Gerindra tak gubris partai lain mulai tarik diri dari revisi UU KPK
Merdeka.com - Partai Gerindra tak mempersoalkan fraksi Partai Demokrat dan PKS yang mulai menarik diri dalam revisi UU KPK. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, sejak awal partainya menolak revisi UU KPK karena dianggap melemahkan.
"Ya itu kan hak dari setiap fraksi ya. Kalau Gerindra kita sejak awal (menolak)," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/2).
Wakil Ketua DPR ini menambahkan, Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan siap dibawa ke rapat paripurna. 9 Fraksi di DPR telah menandatangani persetujuan revisi tersebut kecuali Partai Gerindra.
-
Siapa yang mendukung Rizky Febian? 'Perannya (Mahalini) pasti mensupport, keluh kesannya perjalanan 10 tahun ini dan dia menjadi seorang pendengar yang baik memang buat suaminya apapun didengarkan, proses, perjuangan dan dia mensupport banget,' kata Rizky Febian di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2024).
-
Bagaimana menurut Zulhas berpartai itu? 'Kalau lihat malam ini wajar PAN menjadi pemenang pemilu, layak, pantas. Kader PAN punya talenta. Oleh karena itu, mari kita songsong kemenangan PAN di Pemilu 2024,' ujar Zulhas dalam sambutannya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).
-
Siapa yang mendukung Kak Feri? Menyikapi hal tersebut, Feri memberikan pengertian serta membuktikan keseriusannya memilih jalan sebagai pendongeng. Lambat laun kedua orang tuanya pun merestui langkah putra pertamanya itu.
-
Apa yang Firli gugat? Dalam gugatannya Firli tidak terima menyandang status tersangka dalam kasus dugaan pemerasaan.
-
Kenapa Firli digugat? Ia pun menggugat Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto. Dalam gugatan ini, pemohonnya adalah Ketua KPK Firli Bahuri yang diwakilkan oleh penasihat hukumnya, Ian Iskandar dan kawan-kawan.
-
Siapa yang berhak memilih? KPU sudah menentukan siapa saja yang bisa menjadi pemilih dalam pemilu.hal itu tertuang dalam peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagai berikut: 1. Genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
"Saya kira kita lihat nanti di paripurna, kita belum tahu, ini kan akan membicarakan salah satunya agenda untuk revisi UU KPK. Ini yang akan menjadi salah satu agenda dlm paripurna dengan kesepakatan Bamus," jelasnya.
Saat ini, kata Fadli, pandangan-pandangan fraksi mengenai revisi UU KPK belum final. Justru nanti di sidang paripurna yang akan datang, pandangan final revisi UU KPK akan terlihat nyata, siapa yang betul-betul mendukung revisi dan yang tidak.
"Ya nanti kita lihat lah posisi finalnya seperti apa, sejauh ini saya kira kalau di antara itu ya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, saya kira itu biasa," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gelora menilai, jika PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelahan.
Baca SelengkapnyaPihak Golkar maupun Gerindra mengaku belum mendengar adanya wacana itu.
Baca SelengkapnyaGerindra menyebut MK berupaya membegal hak DPR sebagai pembuat Undang-Undang.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.
Baca SelengkapnyaBaleg DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas tentang revisi UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaPKB memilih membelot bergabung dengan NasDem dan mengusung duet Anies-Cak Imin.
Baca SelengkapnyaGerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra memutuskan mengakhiri kerjasama politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Baca SelengkapnyaDjarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfuz Sidik, PKS selama masa kampanye Pilpres 2024, banyak melakukan serangan negatif kepada Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPKB dan PKS telah sepakat menghadapi pasca-Pilpres dengan bersatu untuk hadapi tantangan yang kian besar.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Penyiaran tidak boleh mengganggu kemerdekaan pers.
Baca Selengkapnya