Gerindra Tak Lagi di KKP: Prinsipnya Kita Ingin Presiden Sukses
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan kembali mempercayakan posisi Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) ke kader Partai Gerindra. Jokowi justru menunjuk Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri KP.
Waketum Gerindra Habiburokhman merespons hal itu dengan menyebut bahwa keputusan tersebut merupakan hak Presiden Jokowi.
"Ya itu kan kewenangan Pak Presiden, kita tidak bisa dorong-dorong ya terkait siapa jadi menteri apa. Itu haknya Pak Presiden," ucap Habiburokhman kepada Liputan6.com, Selasa (22/12).
-
Bagaimana Gibran merespon pertanyaan mengenai usulan Jokowi? 'Saya belum bisa menanggapi,' kata Gibran berkilah. Demikian juga saat ditanyakan apakah isu tersebut sekadar usulan atau hanya wacana, Gibran meminta awak media untuk bertanya kepada yang mengusulkan.'Silakan bertanya pada yang mengusulkan ya. Makasih,' tutup dia.
-
Apa tanggapan Gibran terkait usulan Jokowi sebagai pemimpin koalisi? 'Nggak ada, belum ada pembicaraan seperti itu.' Wali Kota Solo yang juga anak pertama Presiden Jokowi itu mengaku belum bisa memberikan tanggapan karena memang belum ada pembicaraan terkait usulan itu.
-
Bagaimana kubu Prabowo-Gibran menanggapi permohonan tersebut? Menanggapi permohonan tersebut, kubu Prabowo-Gibran sebagai pihak terkait dalam sidang tersebut menghadirkan mantan wakil menteri hukum dan HAM yang juga seorang Guru Besar Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Edward Omar Sharif Hiariej sebagai ahli di muka MK.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Menurutnya, pihaknya tak memasalahkan hal itu. Yang terpenting bagi Gerindra, menurut Habiburokhman, adalah menyukseskan kepemimpinan Jokowi.
"Kita enggak ada masalah, kita prinsipnya ya kita sebagai partai pendukung ingin Pak Presiden sukses mengemban amanat dari rakyat," terang dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memperkenalkan nama-nama calon menteri yang bakal duduk di sejumlah pos kementerian. Ada enam orang yang bakal dilantik Jokowi pada Rabu (23/12).
"Pada sore yang berbahagia ini saya bersama wapres ingin mengumumkan, menteri menteri baru yang akan duduk di anggota kabinet indonesia maju. Untuk itu saya akan memperkenalkan satu per satu," kata Jokowi di Istana Jakarta, Selasa (22/12/2020).
Dalam pengumuman itu, Jokowi menunjuk Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo. Kursi ini kosong setelah Edhy dicokok KPK terbelit kasus ekspor benih lobster.
"Bapak Sakti Wahyu Trenggono, beliau sekarang ini memegang jabatan wamen pertahanan, sekarang kita kan berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan," kata Jokowi.
Reporter: Yopi M
Sumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Habiburokhman mengamini ucapan Jokowi mengenai Presiden boleh memihak dan mendukung pasangan Capres dan Cawapres
Baca SelengkapnyaHal ini lantaran Parlemen yang membatalkan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu atau Pilkada.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres
Baca SelengkapnyaWaketum Gerindra Habiburokhman menegaskan jangan coba memfitnah Presiden Jokowi menyoal kasus putusan MK.
Baca SelengkapnyaGibran mengajak semua untuk berpikir positif, mengingat saat ini masih bulan suci Ramadan.
Baca SelengkapnyaGibran juga meminta Kaesang dan masyarakat agar mengikuti proses yang sedang berjalan.
Baca SelengkapnyaTerlebih, kata Ganjar, semua pihak juga ikut netral dalam menghadapi pemilu serentak 2024.
Baca SelengkapnyaTak hanya memberikan pendapat, Jokowi juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaGerindra menginginkan kadernya menjadi calon wakil gubernur untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta
Baca SelengkapnyaSejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca SelengkapnyaGerindra menilai tidak bisa membatalkan keputusan MK soal syarat Capres-Cawapres.
Baca Selengkapnya