Gerindra tak setuju PKPU direvisi untuk ganti calon kepala daerah tersangka

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengkritisi usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pergantian calon kepala daerah. Usulan tersebut muncul menyikapi beberapa calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Riza menyebut seharusnya pihak pemerintah telah mempunyai antisipasi sejak awal adanya Undang-Undang (UU) Pilkada.

"Ini berarti belum ada antisipasi dan sekarang baru mencari solusi terkait dengan masalah ini. Apalagi waktu sudah tinggal tiga bulan lagi," kata Riza saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Tak hanya itu, Riza menilai pemerintah tidak adil dengan adanya usulan tersebut. Dia beralasan sebelumnya pihaknya telah menyarankan agar adanya antisipasi dari pihak pemerintah.

Lanjut dia, seharusnya bukan saat banyaknya calon kepala daerah (Cakada) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK aturan baru diributkan.

"Sudah kita ingatkan jauh-jauh hari dulu, bukan sekarang begitu banyak yang kena. Pertanyaannya, gimana kalau yang kena partai oposisi? Pemerintah mau enggak, itu ukurannya," ucapnya.

Sehingga nantinya, kata dia, hal itu akan dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan, Riza menyebut beberapa calon kepala daerah yang terjaring KPK ternyata partai pendukung pemerintah.

"Coba saja didata, saya tidak pegang datanya tapi sekilas yang saya pahami lebih banyak dari partai pengusung pemerintah. Ini jadi pertanyaan masyarakat," jelas Riza.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan, pemerintah tidak akan menerbitkan Perppu tentang penggantian calon kepala daerah yang terjerat kasus pidana. Sebab, pemerintah memandang belum mau menerbitkan Perppu karena dipandang dalam situasi darurat.

"Kalau harus lewat Perppu harus dibahas panjang dengan DPR lagi, harus mengubah UU, saya kira cukup dengan PKPU, ini kan kondisi yang darurat," kata Tjahjo di Kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Senin (26/3).

Oleh karena itu, Tjahjo menjelaskan calon kepala daerah yang tersangka cukup diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sehingga tidak perlu menerbitkan Perppu.Penolakan usulan Perppu itu, Tjahjo menjelaskan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 Tahun 2009.

Putusan MK merumuskan tiga syarat penerbitan perppu. Pertama, ada keadaan atau kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum. Kedua, UU yang dibutuhkan belum ada sehingga ada kekosongan hukum. Ketiga, kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan pembuatan UU karena membutuhkan waktu yang lama, sementara keadaan sudah sangat mendesak untuk diberikan solusi.

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com