Gerindra: Tata Kelola Administrasi Presiden Harus Ditinjau Ulang

Merdeka.com - Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan tata kelola administrasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi perlu ditinjau ulang. Sebab, kata dia, Jokowi sering menarik kembali putusan atau kebijakan yang telah diambil.

"Ya tata kelola administrasi di sekitar presiden menurut saya harus ditinjau ulang, karena yang seperti ini (pembatalan kebijakan) sering terjadi" ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/2).

Muzani memaparkan contoh kebijakan yang sempat direvisi oleh Jokowi. Salah satunya adalah pemberian remisi terhadap terpidana otak pembunuhan wartawan di Bali I Nyoman Susrama. Keputusan remisi terhadap Surama memang dibatalkan oleh Jokowi.

Muzani setuju dengan pembatalan remisi tersebut. Namun, dia heran dengan keputusan mekanisme pengambilan keputusan itu.

"Dalam kasus ini saya terus terang setuju seorang pembunuh yang merencanakan pembunuhan ya dihukum berat, tapi ya terus tiba-tiba direvisi. Ini revisi yang bagus tapi menurut saya model seperti ini terjadi dalam banyak kebijakan beliau. Itu kan namanya kekeliruan," ucapnya.

Sebelumnya, Jokowi juga sempat berencana memberikan remisi terhadap terpidana Abu Bakar Ba'asyir. Tetapi keputusan itu akhirnya juga dibatalkan dan dikaji ulang.

"Ini terulang pada kasus Abu Bakar Ba'asyir yang pak Yusril datang menjanjikan pembebasan tanpa syarat, Pak Jokowi membenarkan tanpa syarat terus tiba-tiba diralat oleh pak Wiranto dan seterusnya karena harus dengan syarat, dan ini akhirnya enggak kejadian sampai sekarang," tuturnya.

Meski begitu, Muzani berpendapat Jokowi tidak perlu meminta maaf. Sebabnya pembatalan remisi terutama pada pembunuh wartawan tersebut secara tidak langsung sudah merupakan bentuk dari permintaan maaf.

"Saya kira apa yang sudah dilakukan beliau untuk meralat itu, menurut saya sudah bentuk ralat," tandasnya.

Reporter Magang: Ranti Yunidar