Gerindra tegaskan gerakan #2019GantiPresiden bukan bagian dari Prabowo
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan, gerakan #2019GantiPresiden yang massif dilakukan di sejumlah daerah, bukan bagian dari Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto.
"Ini bukan bagian dari Prabowo. Saya ingin klarifikasi karena gerakan ini jauh hari sebelum Prabowo menjadi capres, ini bukan buatan Prabowo, bukan," katanya dalam diskusi di Jakarta, Selasa (4/9).
Menurutnya, gerakan ini lahir dari masyarakat menyikapi situasi dan keadaan yang terjadi dewasa ini. Situasi masyarakat bawah yang merasakan kenaikan harga bahan-bahan pokok membuat masyarakat bereaksi.
-
Apa yang terjadi dengan Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Siapa yang memimpin Gerindra saat ini? Di Bawah Bayang-Bayang Masa Lalu, Kiprah Partai Gerindra Semakin Maju Dalam perjalanan politiknya, Partai Gerindra masih kerap dibayang-bayangi oleh sejarah masa lalu sang tokoh, yakni Prabowo Subianto.
-
Siapa yang mendukung Prabowo di Pilpres 2019? Prabowo diusung oleh Koalisi Indonesia Adil Makmur dan Jokowi didukung Koalisi Indonesia Kerja.
-
Siapa yang ikut kampanye Prabowo? Pasangan capres-cawapres nomor 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hari ini Sabtu 9 Desember 2023 berkampanye di sejumlah daerah.
-
Siapa yang mendukung Prabowo di Pilkada? Prabowo tak mempermasalahkan jika rekan satu koalisi harus bersebrangan saat Pilkada.
-
Mengapa Riza Patria sebut Prabowo-Sandi? Riza juga meminta para caleg memetakan kekuatan untuk disinergikan. Di sinilah mantan Wakil Gubernur DKI itu menyebut nama Prabowo-Sandi. 'Sayap-sayap caleg-caleg kita juga terpenting petakan dan kita sinergikan, karena kerja-kerja caleg ini lebih terukur, dirasakan keberadaannya di masyarakat untuk memenangkan Prabowo-Sandi, maksud saya Prabowo-Gibran,' tuturnya.
Dilansir Antara, dia meminta pemerintah tidak perlu takut atau berlebihan dalam menyikapi gerakan ini. Cukup dengan menjawab tuntutan masyarakat tersebut.
"Tak perlu dipersekusi, kalau pemerintah mampu menjawab tuntutan itu, harga-harga lebih baik, masyarakat merasa kehidupan tidak terlalu berat, lapangan kerja tersedia, kesejahteraan meningkat, saya yakin gerakan ini juga tidak akan besar," katanya.
Dia mengatakan, gerakan tersebut merupakan hak masyarakat untuk mengungkapkan pendapat sesuai dengan konstitusi dan demokrasi. Untuk itu, dia mengecam tindakan yang melarang dan melakukan persekusi terhadap gerakan itu.
Dalam kesempatan sama, Pengamat Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti juga menyatakan tidak setuju dengan tindakan berlebihan pelarangan, pembubaran, dan persekusi atas gerakan tersebut. Karena hal itu tidak demokratis.
Meskipun demikian, dia menilai tagar tersebut juga tidak mencerdaskan masyarakat justru berujung sloganistis. Akibatnya, masyarakat demokratis yang seharusnya disuguhi oleh gagasan-gagasan dan ide-ide yang dipertarungkan, ditumpulkan hanya menjadi sekadar ganti presiden.
Menurut dia, tagar tersebut bisa dimaklumi saat sebelum capres mengerucut menjadi dua sekarang yang telah mendaftar ke KPU. Namun, kini dengan dua pasangan yang telah mendaftarkan ke KPU tentu publik harusnya diberi tahu, siapa presiden yang ingin diusung dan apa visi, misi, dan gagasan-gagasannya.
"Sekarang, ya, kalau tidak Pak Jokowi, ya. Pak Prabowo. Gagasan apa yang dibawa sehingga harus ganti presiden ini harus disampaikan, kalau tidak mendukung calon, presidennya bukan Pak Jokowi atau Pak Prabowo, misalnya, lalu siapa, idenya apa, gagasannya seperti apa," katanya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria membuka peluang bagi Ganjar Pranowo untuk berduet dengan Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPartai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menolak wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Partai Gelora bakal deklarasi dukung Prabowo akhir Agustus.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfuz Sidik, PKS selama masa kampanye Pilpres 2024, banyak melakukan serangan negatif kepada Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaSetelah diitinggal PKB, Parabowo Subianto kini mendapat dukungan dari Partai Gelora Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenurut Budi Gunawan, tidak ada masalah jika pasangan tersebut meminta dukungan dari siapa pun, termasuk Prabowo.
Baca SelengkapnyaGerindra membuka lebar pintu bagi siapapun yang ingin mendukung Prabowo di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaBukan hanya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang berpeluang jadi cawapres Prabowo
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan, Gerindra partai pendekar. Tidak mau memainkan narasi kebencian dan politik pecah belah.
Baca SelengkapnyaPrabowo tak mempermasalahkan jika rekan satu koalisi harus bersebrangan saat Pilkada.
Baca SelengkapnyaGerindra tidak ambil pusing memikirkan isu tersebut. Sebab, hal tersebut merupakan isu lama yang hanya diproduksi ulang.
Baca Selengkapnya