Follow
Gerindra tegaskan hak angket cuma cari kesalahan Ahok
Merdeka.com - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menegaskan tidak akan menjadikan hak angket sebagai akses untuk melakukan pemakzulan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Namun, jika panitia angket menemukan adanya kekeliruan maka tetap harus ditindaklanjuti.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni mengatakan, tidak akan merekomendasikan pemakzulan. Kalaupun ditemukan pelanggaran maladministrasi dan etika tetap harus dibahas dalam rapat paripurna.
"Kami tidak merekomendasikan pemakzulan. Kami kan hanya mencari temuan-temuan apa yang menjadi pelanggaran. Kalau memang ada pelanggaran, bisa kami laporkan," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/3).
-
Mengapa DPR menggunakan hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Kenapa PDIP akan gugat hasil Pilpres ke MK? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM).
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Kenapa PDI Perjuangan masih meninjau Anies dan Ahok untuk pilkada? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Bagaimana DPR melakukan penyelidikan hak angket? Proses dari hak angket ini dimulai dengan pembentukan tim angket yang terdiri dari anggota DPR. Tim angket kemudian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kebijakan atau masalah yang sedang diselidiki.
Dia menambahkan, dalam rapat paripurna tersebut, semua fraksi memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapat. Untuk itu partainya akan membahas dengan anggota setelah mendengar laporan dari panitia angket.
"Setelah hasil angket diumumkan. Kami akan kumpul semua. Setiap fraksi kan mengemukakan pendapat. Tentu tidak bisa sama dengan fraksi lain-lain," tutup Ghoni.
Sebelumnya, Panitia angket DPRD DKI Jakarta berencana untuk melakukan rapat paripurna dengan seluruh anggota dewan. Tujuannya untuk memaparkan hasil penyelidikan mereka terhadap pengiriman RAPBD DKI Jakarta 2015 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ketua panitia angket Muhammad Ongen Sangaji mengatakan, sejauh ini penyelidikan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah selesai. Kini pihaknya hanya tinggal meminta pertimbangan tim ahli.
"Dugaan dan temuan-temuan sudah selesai, Rabu (25/3) kami panggil tim ahli. Kami (26/3) kami panggil tim ahli. Jumat (27/3) juga sama tim ahli. Mudah-mudahan Rabu (1/4) depan paripurna," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/3).
Politisi Hanura ini menambahkan, tim ahli yang dipanggil akan menguasai tentang hukum tata negara, pemerintahan dan etika seorang pejabat. Dan ini memerlukan kajian atas temuan penyelidikan.
"Jadi Senin (30/3) bisa bahas kesimpulan dan Selasa (31/3) Rapat Pimpinan," ujarnya.
Mengenai rencana pemanggilan Basuki atau akrab disapa Ahok, Ongen menegaskan hal itu tidak perlu dilakukan. Karena selanjutnya akan diserahkan kepada Rapat Paripurna.
"Diserahkan ke pimpinan. Nanti keputusan paripurna (soal hukum). Nggak ada pemanggilan Ahok. Kan udah ada saksi cukup," tutupnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla (JK) menyambut baik rencana hak angket atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Sementara terkait potensi gejolak akibat hak angket, kata Sudirman, hal itu tidak bisa dikaitkan.
Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud serius memperjuangkan hak angket agar bergulir di DPR
Baca Selengkapnya
Ganjar mengatakan bahwa sehari setelah pencoblosan, pihaknya bersama partai pengusung langsung melakukan evaluasi.
Baca Selengkapnya
Sejauh ini Anies masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan kecurangan Pemilu.
Baca Selengkapnya
“Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya," kata Ganjar
Baca Selengkapnya
Airlangga menyampaikan saat ini mayoritas partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih berada di parlemen.
Baca Selengkapnya
AHY menyebut isu kecurangan memang selalu ada usai pelaksanaan Pemilu.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Hak angket ini bertujuan untuk mengungkap dugaan kecurangan di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Persoalan Pemilu harus dilaporkan ke Bawaslu dan diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya