Gerindra yakin Perppu Ormas bikin Jokowi dicap otoriter dan represif

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro sependapat dengan hasil survei Media Survei Nasional (Median) dimana 34,6 persen publik menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo telah bersikap represif. Terbitnya Perppu Ormas diyakini sebagai salah satu faktor yang membuat pemerintah dicap represif.

"Satu Perppu ormas, yang kedua Demokrasi. Demokrasi yang tidak sebebas sesuai UU. Yang ketiga lapangan pekerjaan," kata Nizar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).

Menurut Nizar, seharusnya elektabilitas Jokowi bisa di atas 50 persen. Tren tersebut pernah terjadi saat Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mencalonkan lagi sebagai calon presiden di Pilpres 2009.

Orang lain juga bertanya?

"Mestinya incumbent Pemerintah dalam 2 tahun setengah bisa naik 50 sampai 80 persen. Jadi zaman Pak SBY itu kalau incumbent itu bisa di atas 50 persen," terangnya.

Analisa Nizar, angka elektabilitas yang stagnan menunjukkan berkurangnya tingkat kepuasan publik kepada pemerintah. Itu dipicu berbagai faktor. Semisal janji Jokowi untuk menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan yang belum terpenuhi, adanya PHK besar-besaran hingga pertumbuhan ekonomi yang kecil.

"Jadi fenomena ini survei itu mengatakan ada kepuasan masyarakat yg belum terpenuhi. Terutama masalah lapangan pekerjaan yang dulu dijanjikan 10 juta lapangan pekerjaan tapi tidak terpenuhi," ujar Nizar.

Diketahui, penerbitan Perppu pembubaran ormas oleh pemerintah rupanya berdampak signifikan terhadap Presiden Jokowi. Mayoritas masyarakat menilai Jokowi telah bersikap represif.

Media Survei Nasional (Median) melakukan survei terhadap 1.000 responden. Hasilnya, 34,6 persen publik menganggap Jokowi otoriter atau represif. Sementara yang tidak menjawab sebanyak 32,0 persen. Survei tersebut memberikan pertanyaan yakni akhir-akhir ini ada isu sensitif yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi dianggap represif/otoriter, apakah anda percaya atau tidak dengan isu itu?

"Ada 34,6 persen publik yang percaya dan menganggap Jokowi represif dan otoriter. Versus 33,4 persen yang tidak percaya Jokowi represif dan otoriter," kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun di Rumah Makan Bumbu Desa Cikini, Jakpus, Senin (2/10). (mdk/noe)