Gertakan PKS pada Prabowo jika tak dipilih sebagai cawapres

Merdeka.com - Sinyal kuat duet Prabowo Subianto dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) semakin santer terdengar, pasca Partai Demokrat menyatakan berkoalisi mendukung Prabowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpre) 2019. Terkait hal tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai koalisi yang paling vokal menolak rencana duet Prabowo-AHY.

Bukan tanpa alasan, karena PKS juga menyodorkan kader terbaiknya sebagai cawapres Prabowo. Ini yang membuat PKS tidak legowo jika Prabowo berpaling dan memilih orang lain ketimbang nama cawapres dari PKS. Berbagai ancaman dan sindiran sengaja dilontarkan PKS jika benar Prabowo memilih cawapresnya bukan dari PKS. Berikut ini gertakan PKS jika Prabowo memilih cawapres bukan dari PKS:

Siap tinggalkan koalisi Prabowo

PKS tetap pada keputusannya untuk mengupayakan kadernya sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Itu juga menjadi salah satu syarat PKS mendukung Prabowo. Jika Prabowo ngotot tidak mengambil kadernya sebagai cawapres, akan mempertimbangkan untuk berpisah dengan Partai Gerindra.

"Itu enggak bisa ditawar-tawar, cawapres harus dari PKS. Kami enggak mau jadi penggembira saja dalam pilpres ini. Kalau mau kami mau disuruh dukung-dukung saja mungkin enggak ini, mungkin kita lebih baik jalan masing-masing saja," kata Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/6).

PKS ingatkan komitmen Prabowo soal Cawapres

Direktur Pencapresan DPP PKS, Suhud Aliyudin mengingatkan Prabowo tentang komitmen dengan partainya di Pilpres 2019. Suhud menyampaikan, Prabowo tetap harus memilih cawapres dari internal PKS meski mendapat tambahan dukungan dari partai lain.

"PKS-Gerindra itu ada kesepakatan antara Pak Prabowo dan Pak Salim Segaf bahwa presiden itu dari Gerindra yaitu Pak Prabowo, dan wakil dari PKS. Berdasarkan itu maka, penambahan anggota koalisi baik itu Demokrat atau PAN kalau itu benar masuk, itu harus memperhatikan aspek itu," kata Suhud, Rabu (1/8).

Dia menyampaikan, Prabowo harus berkomitmen dengan kesepakatan PKS mendapat posisi cawapres. Kehadiran Demokrat diminta tidak mengganggu kenyamanan Gerindra-PKS yang sudah terbentuk sebelumnya. Suhud melanjutkan, Prabowo memang sebaiknya memilih cawapres dari PKS, bukan dari partai lain, termasuk Demokrat. Sebab, nama kader PKS, Salim Segaf, bersama Ustaz Abdul Somad, masuk dalam ijtima ulama dan rekomendasi majelis syuro untuk jadi bakal cawapres Prabowo.

"Ini harus dipertimbangkan serius keinginan dari umat. Ini tidak bisa dianggap main-main. Karena kalau ini tidak disikapi secara tepat bisa menjadi blunder bagi Pak Prabowo dan Gerindra," ungkap Suhud.

PKS buka opsi abstain di Pilpres 2019

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertimbangkan untuk abstain atau tidak bersikap di Pilpres 2019. Sikap itu kemungkinan akan dilakukan jika kader PKS tidak dipilih menjadi calon wakil presiden oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"(Abstain) Itu salah satu opsi yang mungkin diambil kalau memang situasinya tidak memungkinan," kata Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynudin saat dihubungi, Rabu (1/8).

Suhud menuturkan, PKS masih menunggu keputusan soal cawapres yang dipilih oleh Prabowo. Pihaknya masih berpegang kepada putusan Majelis Syuro yang mengajukan 9 kader sebagai cawapres. Selain keputusan Majelis Syuro, PKS juga menimbang hasil rekomendasi ijtima ulama GNPF dan tokoh nasional. Ijtima ulama merekomendasikan dua nama cawapres yaitu Ustaz Abdul Somad dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri mendampingi Prabowo.

"Iya jadi posisi kami menunggu apa keputusan Pak Prabowo. Mungkin koalisi bisa tetap berjalan. Jika tidak ya mungkin ada pembicaraan," ungkap Suhud.