Follow
Geruduk Kemenkum HAM, loyalis Ical minta kemenangan Agung dianulir
Merdeka.com - Loyalis Aburizal Bakrie (Ical) dipimpin oleh Sekjen Partai Golkar versi Munas Bali, Idrus Marham mendatangi Kementerian Hukum dan HAM. Mereka bermaksud memprotes putusan Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang mensahkan kepengurusan Partai Golkar di bawah Agung Laksono.
"Profesor Muladi ketua mahkamah partai (MP) Golkar ketika ada rapat, mahkamah partai tidak pernah memutuskan, salah satu pihak yang menang dan mengutip putusan mahkamah partai bahwa mahkamah partai tidak pernah memutuskan memenangkan salah satu pihak. Kalau begitu berarti yang disahkan Menkum HAM tidak benar," kata Idrus di kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Rabu (11/10).
Idrus menyatakan, kader-kader Golkar tersebut ingin meminta penjelasan kepada Menkum HAM atas keputusannya. Putusan itu dinilai tidak objektif dan melenceng dari keputusan mahkamah partai.
-
Bagaimana Golkar berperan? Pertemuan KTT ke-26 ASEAN-RRT menyepakati pentingnya penguatan kerjasama regional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dengan adanya upgrading ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA) 3.0 dan implementasi penuh Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Mengapa Golkar penting? Kondisi geopolitik dan geo-ekonomi yang semakin kompleks, menuntut kemitraan ASEAN-RRT menjadi bagian dari solusi dan hal ini terangkum dalam ASEAN Common Statement.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
"Yang mengatakan menang Ancol itu adalah pendapat pribadi. Ini yang ingin kami jelaskan ke Menkum HAM dan melampirkan putusan itu," tambah dia.
Lebih lanjut, Idrus berharap Yasonna bisa menelaah kembali apa yang sudah terlanjur diputuskannya. Sehingga kemenangan kubu Agung dapat dianulir karena keputusan yang salah.
"Mudah-mudahan ada satu kejernihan untuk melihat ini. Tentu tadi malam melihat adanya keprihatinan adanya surat itu," tandasnya.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hakim MK Arief mengatakan keberpihakan yang dilakukan Jokowi terhadap pasangan tertentu telah mencederai sistem keadilan pemilu
Baca Selengkapnya
Otto menilai apabila telah terjadi kecurangan dalam konteks Pemilu sudah selayaknya dibahas di luar forum PHPU.
Baca Selengkapnya
Enny mengungkap tentang ketidaknetralan sejumlah Pj Gubernur saat Pemilu 2024
Baca Selengkapnya
Kubu Ganjar-Mahfud mengungkap saksi yang mendapat intimidasi berasal dari klaster pejabat daerah.
Baca Selengkapnya
Timnas AMIN menilai gugatan sengketa Pilpres 2024 bentuk ikhiatiar mewujudkan keadilan dan menjalankan amanah 40 juta pemilih Anies-Muhaimin.
Baca Selengkapnya
Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menyindir sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memberikan tambahan angka dalam Pemilu 2024, Kamis (2/5).
Baca Selengkapnya
Saldi juga meyakini sebagian Pj kepala daerah tidak netral selama Pemilu.
Baca Selengkapnya
Hal ini dialami oleh Antika Roshifah Fadilla, calon anggota legislatif atau caleg dari PKS di daerah pemilihan Jawa Barat untuk kursi DPRD.
Baca Selengkapnya
Caleg PAN mengajukan sengketa Pileg 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas nama perseorangan.
Baca Selengkapnya
Viral video Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Boyolali mengaku diperintah untuk memenangkan PDIP dan Ganjar.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyerahkan kesimpulan terkait sengketa Pilpres 2024
Baca Selengkapnya
Hak angket hanya boleh dilakukan anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif.
Baca Selengkapnya