GMPG nilai Golkar terpuruk sejak Setnov jadi tersangka korupsi e-KTP
Merdeka.com - Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia menilai kondisi Partai Golkar saat ini sudah tidak sehat. Sebab, ia menilai internal lambat mengambil langkah, padahal Setya Novanto, si ketua umum masuk pusaran kasus korupsi e-KTP sudah sejak lama.
"Ini kan kasus Novanto 8 bulan lebih di mulai pada sidang Irman dan Sugiharto. Di KPK nama Novanto sudah 2013-2014. Sudah cukup lama. Dampaknya semakin terpuruk," ujar Doli dalam sebuah diskusi, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11).
Internal baru bereaksi dengan menggelar pleno, lanjut Doli, ketika ada surat 'sakti' dari Novanto yang dibuat dalam rutan KPK. Padahal, sudah sejak lama internal didesak untuk menggelar pleno.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Dimana sidang DKPP digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Kapan sidang DKPP terkait KPU digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Aspirasi untuk kemudian publik secara eksternal dan internal. Harus direspon pada malam hari itu. Kemudian ditunjuk Plt. Tetapi Plt karena ada surat wasiat. Yang menurut saya organisasi ini tidak sehat," ungkap Doli.
Senada dengan Doli, pengamat politik Siti Zuhro menilai seharusnya Golkar kini slogan suara rakyat suara Golkar sudah tidak ada. Tidak hanya itu, Situ juga menilai seharusnya Golkar lebih fokus kepada badan bukan konflik di internal.
"Saat ini tarik menarik pada saat Setya Novanto ditahan dan kecangnyaMunaslub. Ini harus kembali, saya rasa suara rakyat suara Golkar ini hilang sekali. Ketika Golkar tidak mendengar suara rakyat. Untuk sekarang merawat savepartai golkar. Jangan dipaksa golkar akan pilih tapi didalam ada konflik," ungkap Siti Zuhro. (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaDisusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca SelengkapnyaMantan Menteri ESDM, Sudirman Said mengungkap pernah ditegur Presiden Jokowi karena melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Baca SelengkapnyaSeharusnya para pegawai KPK ini penjaga moral dan integritas antikorupsi bukan malah jadi pelaku korupsi
Baca SelengkapnyaHamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal jadi dewan pembina Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca SelengkapnyaHubungan antara Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dengan Dewas KPK kian memanas.
Baca Selengkapnya