Gojo sebut pembatasan masa jabatan presiden & wapres jadi pilar demokrasi
Merdeka.com - Relawan Jokowi mengimbau semua pihak untuk mengedepankan kepentingan bangsa, menjaga semangat persaudaraan, serta setia pada amanat konstitusi. Imbauan ini menyikapi gugatan pasal 169 huruf n tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden yang diajukan Perindo dan pihak terkait Jusuf Kalla.
Koordinator relawan Golkar Jokowi (Gojo) Rizal Malarangeng mengatakan kekuasaan yang terus berulang tanpa batas cenderung melahirkan otoritarianisme dan kesewenang-wenangan.
"Semangat reformasi itu harus dan wajib dijaga oleh semua pihak. Pembatasan kekuasaan inilah yang jadi salah satu pilar demokrasi Indonesia pasca orde baru. Ia menjadi fondasi bagi stabilitas politik jangka panjang, suatu kondisi mutlak agar Indonesia mampu merebut kemajuan dan mendorong kesejahteraan rakyat," kata Rizal di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/7).
-
Siapa yang mengancam integritas Pemilu? Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
-
Kenapa Tindak Pidana Pemilu bisa mengancam demokrasi? Pemilu adalah fondasi bagi negara demokratis, dan tindakan kriminal yang terkait dengan proses ini dapat mengancam kesejahteraan masyarakat dan stabilitas politik.
-
Mengapa pelanggaran pemilu berbahaya? Pelanggaran pemilu mencakup berbagai tindakan yang dapat merusak keabsahan suara dan mengancam prinsip demokrasi.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa yang diancam AIPI dalam Pemilu? 'Banyak sekali sekarang, paling serius dalam integritas negeri ini adalah uang, ancaman ini akan terjadi, dan akan terjadi pada Pemilu 2024,' jelas Alfitra dalam acara sosialisasi aplikasi Sietik DKPP RI di Hotel Yuan Garden, Senin (18/12).
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
Rizal melanjutkan, jika pembatasan kekuasaan ini diutak-atik demi kepentingan satu atau dua kelompok, maka akan membuka kotak pandora yang berbahaya.
"Ini akan menciptakan preseden buruk bagi pemimpin di masa mendatang, baik di tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten atau kota," imbuh Rizal.
Oleh karenanya, Rizal hakim-hakim Mahkamah Konstitusi untuk tetap memegang teguh amanat konstitusi.
"Besar harapan kami, sejarah kelak akan mencatat bahwa tokoh-tokoh yang ada dalam mahkamah terhormat ini adalah pahlawan yang membela, merawat, serta mempertahankan demokrasi Indonesia," ujarnya.
Seluruh rakyat Indonesia juga diminta tidak lengah. Menurut dia, rakyat Indonesia sudah berjalan ke depan dan jangan berpikir kembali ke masa lalu.
"Jangan biarkan satu atau dua kepentingan, atas dasar apapun, untuk menggiring kita kembali ke masa lalu yang kelam. Indonesia harus terus melangkah maju, merebut masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat dari Sabang hingga Merauke," tandasnya.
Reporter: Moch Harunsyah
Sumber : Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Merubah banyak undang-undang sebelum berkuasa adalah ciri awal otoritarian di negara otoriter," kata Gilbert
Baca SelengkapnyaHasto menilai, pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden merupakan politik ketidakpatuhan terhadap konstitusi dan rakyat.
Baca SelengkapnyaDjarot menyinggung anggota DPR pun mau bila masa jabatannya diperpanjang dua tahun.
Baca SelengkapnyaGanjar mengingatkan tentang netralitas kepada pejabat negara
Baca SelengkapnyaMenurut Ganjar, haram hukumnya menyalahgunakan kekuasaan, demi kepentingan pribadi.
Baca SelengkapnyaPeneliti sekaligus Koordinator Klaster Riset Konflik Pertahanan dan Keamanan BRIN Muhamad Haripin menyebut Jokowi terindikasi menyalahgunakan kekuasaan.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca SelengkapnyaHasto ungkap hasrat Jokowi yang terus ingin berkuasa meski sudah tak lagi menjadi presiden.
Baca SelengkapnyaPasal pemilihan gubernur oleh presiden berbahaya akan mematikan demokrasi.
Baca SelengkapnyaBambang Widjojanto mengungkit wacana perpanjangan masa jabatan presiden
Baca SelengkapnyaIstana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengungkap sejumlah elite politik yang meramaikan isu perpanjangan masa jabatan presiden.
Baca Selengkapnya