Golkar akan lobi pemerintah tak tarik diri dari RUU Pemilu
Merdeka.com - Fraksi Partai Golkar akan melobi pemerintah agar tidak menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu. Pemerintah berencana mundur dari pembahasan karena mempertahankan usulan ambang batas pencalonan presiden di angka 20-25 persen.
"Tapi kita enggak bisa memaksa. Ya kita tidak bisa mengatasi pemerintah. Kita tentu akan lobi jangan sampai menarik diri," kata Ketua Fraksi Partai Golkar, Robert Kardinal di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6).
Robert mengatakan lobi antara pemerintah dan fraksi-fraksi partai di DPR terkait 5 isu krusial terus dilakukan. Lobi tersebut dilakukan agar RUU Pemilu diputuskan dengan cara musyawarah mufakat bukan voting.
-
Apa yang dilakukan Golkar di Pilpres 2024? 'Kesempatan bagi saya untuk menyampaikan terima kasih saya atas kerja keras Partai Golkar dalam pemilihan umum yang tentu saja kita rasakan bersama tahun 2024 ini, peran Partai Golkar sangat besar,' kata Prabowo.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Apa yang sedang disusun Golkar untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut Golkar masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024. Golkar Usung Airin di Pilgub Banten 2024!
-
Siapa yang mendukung tujuan pemilu? Menurut Parulian Donald, tujuan pemilu adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan serta untuk menjaga agar pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
-
Bagaimana Golkar meningkatkan suaranya di pemilu 2024? 'Cara ini terbukti efektif dan efisien, karena kandidat kepala daerah yang akan diusung lebih banyak sudah teruji di Pemilu 2024,' ujar Pengamat politik Dedi Kurnia Syah, Senin (25/3).
"Oh lobi jalan terus. Kalau politik itu lobi terus, pagi malam siang juga. Ada kalau lagi mau sahur, pagi juga saling telepon gimana nih? Ada. Dengan ketemu buka puasa bersama, satu lobi juga. Kita komunikasi lobi terus," tandasnya.
"Musyawarah mufakat yang bagus karena itulah yang kita ini, tapi voting pun bukan hal yang tabu karena aturannya boleh," tambahnya.
Terlepas dari itu, Fraksi Partai Golkar tetap mendukung usulan pemerintah soal angka ambang batas pencalonan Presiden di 20-25 persen. Dia menyebut angka ambang batas 20-25 persen itu bisa menjadi penyaring agar calon-calon presiden lebih berkualitas.
"Kita memilih bupati saja ada thresholdnya. Masa presiden enggak makai threshold. Mau berapa pasang yang maju nanti jadi calon presiden? Dengan threshold ini bukan menjadi hak orang yang lain itu disingkirkan, bukan. Tetapi bisa memilih orang yang berkualitas. Di situlah disaring, tidak semua boleh," ujar Robert.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gerindra menyebut MK berupaya membegal hak DPR sebagai pembuat Undang-Undang.
Baca SelengkapnyaBaleg DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas tentang revisi UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaPemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.
Baca SelengkapnyaJaringan masyarakat sipil di Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Malioboro. Aksi ini dilakukan merespon syarat pencalonan kepala daerah Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaMenurut Masinton, semua fraksi di DPR akan menjadi saksi sekaligus pelaku rusaknya demokrasi di Indonesia atas pengabaian putusan MK
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, apabila Golkar pecah, tidak akan bisa menang pada Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaAkbar meminta seluruh pengurus dan kader Golkar menjaga kekompakan dan soliditas partai.
Baca SelengkapnyaBahlil menilai bahwa politik itu berlangsung dinamis jika menyangkut urusan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaMenkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.
Baca SelengkapnyaGugatan batas usia capres cawapres dilayangkan PSI, Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah.
Baca SelengkapnyaBanyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca Selengkapnya