Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Golkar akan lobi pemerintah tak tarik diri dari RUU Pemilu

Golkar akan lobi pemerintah tak tarik diri dari RUU Pemilu golkar. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Fraksi Partai Golkar akan melobi pemerintah agar tidak menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu. Pemerintah berencana mundur dari pembahasan karena mempertahankan usulan ambang batas pencalonan presiden di angka 20-25 persen.

"Tapi kita enggak bisa memaksa. Ya kita tidak bisa mengatasi pemerintah. Kita tentu akan lobi jangan sampai menarik diri," kata Ketua Fraksi Partai Golkar, Robert Kardinal di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6).

Robert mengatakan lobi antara pemerintah dan fraksi-fraksi partai di DPR terkait 5 isu krusial terus dilakukan. Lobi tersebut dilakukan agar RUU Pemilu diputuskan dengan cara musyawarah mufakat bukan voting.

"Oh lobi jalan terus. Kalau politik itu lobi terus, pagi malam siang juga. Ada kalau lagi mau sahur, pagi juga saling telepon gimana nih? Ada. Dengan ketemu buka puasa bersama, satu lobi juga. Kita komunikasi lobi terus," tandasnya.

"Musyawarah mufakat yang bagus karena itulah yang kita ini, tapi voting pun bukan hal yang tabu karena aturannya boleh," tambahnya.

Terlepas dari itu, Fraksi Partai Golkar tetap mendukung usulan pemerintah soal angka ambang batas pencalonan Presiden di 20-25 persen. Dia menyebut angka ambang batas 20-25 persen itu bisa menjadi penyaring agar calon-calon presiden lebih berkualitas.

"Kita memilih bupati saja ada thresholdnya. Masa presiden enggak makai threshold. Mau berapa pasang yang maju nanti jadi calon presiden? Dengan threshold ini bukan menjadi hak orang yang lain itu disingkirkan, bukan. Tetapi bisa memilih orang yang berkualitas. Di situlah disaring, tidak semua boleh," ujar Robert.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Fraksi Gerindra Kritik Putusan Ambang Batas Pilkada: Hak Kita Susun UU Dibegal MK
Fraksi Gerindra Kritik Putusan Ambang Batas Pilkada: Hak Kita Susun UU Dibegal MK

Gerindra menyebut MK berupaya membegal hak DPR sebagai pembuat Undang-Undang.

Baca Selengkapnya
PDIP Tak Setuju Revisi UU Pilkada Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan, Ini Alasannya
PDIP Tak Setuju Revisi UU Pilkada Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan, Ini Alasannya

Baleg DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas tentang revisi UU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK

Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Seluruh Lapisan Masyarakat Yogyakarta Gelar Aksi Massa Terkait RUU Pilkada, Ini Fakta di Baliknya
Seluruh Lapisan Masyarakat Yogyakarta Gelar Aksi Massa Terkait RUU Pilkada, Ini Fakta di Baliknya

Jaringan masyarakat sipil di Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Malioboro. Aksi ini dilakukan merespon syarat pencalonan kepala daerah Pilkada 2024

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
PDIP usai DPR Abaikan Putusan MK: Forum Ini jadi Saksi dan Pelaku Keburukan Demokrasi Hari Ini
PDIP usai DPR Abaikan Putusan MK: Forum Ini jadi Saksi dan Pelaku Keburukan Demokrasi Hari Ini

Menurut Masinton, semua fraksi di DPR akan menjadi saksi sekaligus pelaku rusaknya demokrasi di Indonesia atas pengabaian putusan MK

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla Tolak Munaslub Golkar Melengserkan Airlangga: Partai Diganggu Lagi, Makin Kacau Negeri Ini
Jusuf Kalla Tolak Munaslub Golkar Melengserkan Airlangga: Partai Diganggu Lagi, Makin Kacau Negeri Ini

JK mengatakan, apabila Golkar pecah, tidak akan bisa menang pada Pemilu 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
Tegas, Akbar Tandjung Minta Wacana Munaslub Golkar Dihentikan
Tegas, Akbar Tandjung Minta Wacana Munaslub Golkar Dihentikan

Akbar meminta seluruh pengurus dan kader Golkar menjaga kekompakan dan soliditas partai.

Baca Selengkapnya
Bahlil: Putusan MK Tak akan Ubah Rekomendasi Calon Kepala Daerah KIM Plus
Bahlil: Putusan MK Tak akan Ubah Rekomendasi Calon Kepala Daerah KIM Plus

Bahlil menilai bahwa politik itu berlangsung dinamis jika menyangkut urusan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja

Menkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.

Baca Selengkapnya
MK Diminta Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres
MK Diminta Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

Gugatan batas usia capres cawapres dilayangkan PSI, Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada
Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada

Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.

Baca Selengkapnya