Golkar akan selamatkan Setnov dari jerat korupsi e-KTP

Merdeka.com - Kader Golkar tengah mempersiapkan diri untuk melakukan penyelamatan‎ kondisi partai di mana ini merupakan upaya dari adanya dampak dari kasus elektronik KTP (e-KTP). Karena seperti diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto namanya telah beberapa kali menggema di persidangan kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, partainya selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Bahkan visi bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme sudah tertanam semenjak Akbar Tanjung menjabat sebagai Ketua Umum.

"‎Bahkan waktu itu Pak Jusuf Kalla pernah berpidato, tidak boleh Golkar dijadikan tempat atau lumbung‎ persemayaman-nya para koruptor. Waktu itu beliau membentuk satu sistem dalam proses politik selanjutnya. Makanya coba kita lihat 2004 banyak teman-teman dari Golkar tidak diikut sertakan dalam proses caleg," katanya dalam satu diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/4).

Dia mengungkapkan, kondisi Go‎lkar yang tengah terjerat kasus e-KTP memang membuat goyang stabilitas elektabilitas partai jelang Pilkada serentak 2018 mendatang. Sehingga, internal memutuskan untuk melakukan konsulidasi untuk menyelamatkan partai politik berlambang pohon beringin ini.

"Dalam kasus itu (e-KTP). Ketua umum kami terjerat. Namun, kami sudah sepakat bagaimana kami menyelamatkan partai. Ketua umum sebagai simbol harus kita pertahankan, tetapi partai ini harus kita selamatkan. Sehingga kelompok yang ada di dalam berpikir lebih realistis rasional memiliki semangat dan ini sedang berproses," jelasnya.

Yorrys mengapresiasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah mengusut kasus yang merugikan negara mencapai Rp 2,3 triliun tersebut. Sehingga, dia mengharapkan, semua pihak untuk terus melakukan pengawasan dan mengawal berjalannya kasus e-KTP tersebut.

"Jangan berhenti mempublikasikan dari waktu ke waktu, karena ini mega korupsi menyulitkan bangsa. Kasus korupsi bisa terlihat di Pilkada-Pilkada saat ini, semua bagaimana kita menghadapi pilkada di 2018 kemudian pileg dan pilpres 2019. Presiden sendiri sudah marah, kalau duduk di sini lihat KTP apa ini karena nilainya begitu mahal. Dan yang dikorupsi itu tidak tanggung-tanggug, 51 persen dari anggaran," jabarnya.

Mengenai langkah apa yang akan dilakukan secara internal oleh Partai Golkar, dia tidak menjabarkan secara gamblang. "Masalah politik ini jangan dibiarkan tersandera proses hukum, saya pikir partai ini harus diselamatkan. Bagaimana mencari formula untuk menyelamatkan partai ketua umum harus kita perhatikan," tutup Yorrys.