Golkar belum setor nama untuk Ketua DPR, pimpinan batal rapat

Merdeka.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) batal menggelar rapat pimpinan membahas pergantian Ketua DPR. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, rapat pimpinan batal karena Fraksi Partai Golkar belum memberikan usulan nama calon Ketua DPR pengganti Setya Novanto hingga pagi ini.

"Jadi cuma ini hanya mundur waktunya saja, jadi semuanya prinsip, semuanya tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga kita masih menunggu usulan dari Fraksi Golkar," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/1).

Pimpinan masih menunggu usulan dari Fraksi Golkar terkait nama calon Ketua DPR. Rapat pimpinan DPR kemungkinan akan digelar pada Selasa (9/1) besok usai rapat paripurna dengan agenda pembukaan masa sidang.

Hasil rapat pimpinan akan dibawa ke rapat Bamus untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Kalau menunggu tentunya akan memakan waktu agak lama, tapi semuanya ini, kita kembalikan kepada Fraksi Golkar, kalau menunggu, berarti harus menunggu revisi dulu, sehingga tentunya pembicaraan dan koordinasi, serta UU MD3 bekerja setelah selesai paripurna," terangnya.

Agus menuturkan, belum masuknya usulan dari Fraksi Golkar tidak akan mengganggu pelaksanaan rapat paripurna untuk pembukaan masa sidang. Rapat paripurna bisa dilaksanakan jika dihadiri oleh minimal dua orang pimpinan DPR.

"Tidak, tidak, tidak ada masalah, pembukaan tetap berjalan seperti biasanya, karena kan pimpinan dewan itu yang penting pada paripurna besok minimal dua orang pimpinan harus ada, kalau rapat pimpinan, minimal tiga orang pimpinan harus ada," jelasnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menambahkan, akan butuh waktu lama jika proses pergantian Ketua DPR dilakukan setelah pembahasan revisi UU MD3 rampung. Namun, pihaknya menyerahkan keputusan terkait hal itu kepada Fraksi Partai Golkar.

"Kalau menunggu tentunya akan memakan waktu agak lama, tapi semuanya ini, kita kembalikan kepada Fraksi Golkar. Kalau menunggu, berarti harus menunggu revisi dulu, sehingga tentunya, pembicaraan dan koordinasi, serta UU MD3 bekerja setelah selesai paripurna," ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain mengungkapkan pihaknya akan menyerahkan nama Ketua DPR setelah revisi UU MD3 selesai dilakukan di Badan Legislasi DPR.

"Iya, diusahakan begitu," tandasnya.