Golkar bentuk tim verifikasi surat permohonan Munaslub dari DPD I

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar disebut telah membentuk tim untuk memverifikasi surat dukungan dari 34 pimpinan DPD I terkait pelaksanaan munaslub. Tim verifikasi ini berada di bawah kendali Koordinator Bidang Kepartaian Kahar Muzakir dan akan bekerja selama 1 pekan ke depan.

Kabid Desentralisasi dan Otonomi Daerah Partai Golkar Aziz Syamsudin mengatakan tim akan mengecek apakah surat dukungan dari DPD I sesuai mekanisme dan aturan yang ada atau tidak.

"Tim sudah ditunjuk ya. Yang saya dapat info ya akan melakukan verifikasi dalam waktu satu minggu ke depan," kata Aziz di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12).

Orang lain juga bertanya?

Jika surat dukungan telah sesuai, DPP akan mempertimbangkan keputusan rapat pleno Golkar pada (21/11) sebelum memutuskan menggelar munaslub.

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melengkapi berkas perkara kasus korupsi e-KTP yang membelit Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto atau P21.

Aziz menuturkan, dilimpahkannya berkas perkara ke Kejaksaan itu tidak serta merta menggugurkan gugatan praperadilan Setnov. Praperadilan Setnov resmi dinyatakan gugur setelah hakim membacakan putusan.

"Tidak. Ini berdasarkan pasal 82, praperadilan akan gugur pada saat dibacakannya putusan praperadilan," tandas Aziz.

Ketua Banggar DPR ini melanjutkan, DPP Golkar enggan berspekulasi desakan munaslub dari DPD I akan gugur jika Setnov menang praperadilan. Menurutnya, munaslub untuk mengganti Setnov bisa digelar karena tiga hal, yakni ketua umum meninggal dunia, berhalangan hadir tetap, mengundurkan diri dan dalam keadaan genting.

"Genting ini kan kriterianya banyak. Apa alasan teman-teman DPD I. Kita juga kan harus menjaga konstitusi kitab suci Partai Golkar," jelas dia.

Diketahui, Ketua Forum DPD I Golkar Ridwan Bae mengklaim mayoritas DPD I sudah ingin Munaslub untuk mengganti Setnov. Ridwan menyebut dari 34 DPD I, semua menyatakan setuju untuk Munaslub meski perwakilan dari Sulawesi Utara tidak hadir.

"Ada 33, ya 34 sudah semua lah. Hanya fisiknya saja tidak hadir, tetapi persetujuan sudah siap. Kalau kami kan DPD I se-Indonesia sudah siap untuk Munaslub. Tetapi kan ini munas masih dalam tahapan usulan ke DPP. Pelaksanaan nya adalah DPP itu sendiri. Soal tempat dan waktu itu ditetapkan DPP," ucapnya. (mdk/noe)