Golkar berdalih tolak Perppu Pilkada karena aspirasi daerah
Merdeka.com - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham berdalih penolakan pihaknya terhadap Perppu Pilkada berdasarkan aspirasi pengurus daerah partai di Munas Bali. Menurut dia, keputusan itu baru berupa rekomendasi kepada DPP yang akan diteruskan kepada fraksi Golkar di DPR.
Idrus menjelaskan, dalam Munas berkembang berbagai isu dari pengurus daerah. Termasuk soal penolakan Perppu Pilkada.
"Kekuatan Partai Golkar ada pada sistem, sistem ada unsur demokrasi, seluruh pengambilan keputusan yang tercermin dalam Munas dilakukan secara demokratis. Oleh karena itu pikiran yang dikembangkan peserta Munas salah satu di antaranya bergulir aspirasi dari sebagian besar pimpinan Golkar yakni menyoroti Perppu Nomor 1 tentang Pilkada, Nomor 2 tentang Pemda," jelas Idrus di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/12).
-
Apa yang diusung Idrus Marham untuk Golkar? Idrus Marham yang juga mantan narapidana kasus korupsi tersebut menginginkan Airlangga Hartarto mundur dari kursi ketua umum Golkar.
-
Bagaimana Gus Ipul menilai PKB? Keras! Ulama NU Gus Ipul Blak blakan Cak Imin & PKB Tak Naikkan Pamor Anies
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Kenapa PKB mendukung yang lain di Pemilu lalu? 'Kita kumpul berbeda bisa kerja sama saudara-saudara sekalian walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain, tapi saya mengatakan dari awal saya yakin pada saatnya PKB akan kembali mendukung saya. Saya yakin saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa,'kata Prabowo.
-
Kenapa PKD penting di Pilkada? Jumlah anggota PKD biasanya 1 orang di setiap desa atau kelurahan.
Dia paham betul jika ada kesepakatan politik antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Partai Demokrat untuk mendukung Perppu Pilkada. Namun pada kenyataannya, aspirasi pengurus di daerah berkata lain, justru ingin menolak pemilihan kepala daerah secara langsung.
"Kita menyadari ada Perppu yang keluar dan Perppu bagian dari proses politik karena itu kita memandang di satu sisi perlu mengakomodasi aspirasi, juga perlu perhatikan dinamika politik yang ada di DPR terkait Perppu," kata Idrus.
Maka dari itu, lanjut dia, Golkar berkesimpulan, dalam rangka mengakomodir aspirasi daerah, pihaknya merekomendasikan penolakan Perppu ke DPP.
"Kita buat rekomendasi status keputusan rekomendasikan kepada DPP untuk menolak Perppu Nomor 1 tentang Pilkada dan Perppu Nomor 2 tentang Pemda. Karena itu DPP lakukan komunikasi politik kembali menyampaikan aspirasi berkembang dalam Munas kemarin," imbuhnya.
Ihwal rekomendasi ini, Idrus bakal menjelaskan kepada KIH dan KMP tentang penolakan Perppu tersebut. Sebab, hasil Munas memang harus dilaksanakan oleh DPP partai.
"Kita menyiapkan ke KMP, KIH, kita sampaikan semua tentu kita akan jelaskan ini pikiran yang ada tentu DPP tidak benar kalau tidak menyampaikan aspirasi itu, dan berkembang dalam munas," pungkasnya. (mdk/ren)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Doli, keputusan MK tersebut sangat mendadak dan mengagetkan karena terjadi mendekati deadline Pilkada.
Baca SelengkapnyaKIM diikat oleh tiga konsep. Yaitu konsep berkelanjutan, konsep Indonesia maju dan konsep Indonesia emas.
Baca SelengkapnyaIcal berpesan kepada Ketua Umum Golkar terpilih untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pilkada.
Baca SelengkapnyaPKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.
Baca SelengkapnyaMenurut Eriko, rapat nanti akan membahas siapa yang akan diusung PDIP di Jakarta.
Baca SelengkapnyaTito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
Baca SelengkapnyaCak Imin menjelaskan kenapa PKB pada saat pengesahan RUU DKJ menjadi inisiatif DPR menyetujuinya.
Baca SelengkapnyaPKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca SelengkapnyaIdrus menerangkan, komunikasi yang terjalin antara PKS dan KIM adalah sebuah strategi.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menyatakan, keputusan itu adalah kemenangan demokrasi.
Baca SelengkapnyaIdrus menilai Airlangga melakukan akrobatik politik dengan PDIP dan Gerindra.
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.
Baca Selengkapnya