Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Golkar berdalih tolak Perppu Pilkada karena aspirasi daerah

Golkar berdalih tolak Perppu Pilkada karena aspirasi daerah Sidang Akil Mochtar. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham berdalih penolakan pihaknya terhadap Perppu Pilkada berdasarkan aspirasi pengurus daerah partai di Munas Bali. Menurut dia, keputusan itu baru berupa rekomendasi kepada DPP yang akan diteruskan kepada fraksi Golkar di DPR.

Idrus menjelaskan, dalam Munas berkembang berbagai isu dari pengurus daerah. Termasuk soal penolakan Perppu Pilkada.

"Kekuatan Partai Golkar ada pada sistem, sistem ada unsur demokrasi, seluruh pengambilan keputusan yang tercermin dalam Munas dilakukan secara demokratis. Oleh karena itu pikiran yang dikembangkan peserta Munas salah satu di antaranya bergulir aspirasi dari sebagian besar pimpinan Golkar yakni menyoroti Perppu Nomor 1 tentang Pilkada, Nomor 2 tentang Pemda," jelas Idrus di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/12).

Dia paham betul jika ada kesepakatan politik antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Partai Demokrat untuk mendukung Perppu Pilkada. Namun pada kenyataannya, aspirasi pengurus di daerah berkata lain, justru ingin menolak pemilihan kepala daerah secara langsung.

"Kita menyadari ada Perppu yang keluar dan Perppu bagian dari proses politik karena itu kita memandang di satu sisi perlu mengakomodasi aspirasi, juga perlu perhatikan dinamika politik yang ada di DPR terkait Perppu," kata Idrus.

Maka dari itu, lanjut dia, Golkar berkesimpulan, dalam rangka mengakomodir aspirasi daerah, pihaknya merekomendasikan penolakan Perppu ke DPP.

"Kita buat rekomendasi status keputusan rekomendasikan kepada DPP untuk menolak Perppu Nomor 1 tentang Pilkada dan Perppu Nomor 2 tentang Pemda. Karena itu DPP lakukan komunikasi politik kembali menyampaikan aspirasi berkembang dalam Munas kemarin," imbuhnya.

Ihwal rekomendasi ini, Idrus bakal menjelaskan kepada KIH dan KMP tentang penolakan Perppu tersebut. Sebab, hasil Munas memang harus dilaksanakan oleh DPP partai.

"Kita menyiapkan ke KMP, KIH, kita sampaikan semua tentu kita akan jelaskan ini pikiran yang ada tentu DPP tidak benar kalau tidak menyampaikan aspirasi itu, dan berkembang dalam munas," pungkasnya. (mdk/ren)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Golkar Sebut Putusan MK Ubah Aturan Pilkada Mengejutkan: Seminggu Lagi Pendaftaran, Tiba-Tiba Kebijakan Baru
Golkar Sebut Putusan MK Ubah Aturan Pilkada Mengejutkan: Seminggu Lagi Pendaftaran, Tiba-Tiba Kebijakan Baru

Menurut Doli, keputusan MK tersebut sangat mendadak dan mengagetkan karena terjadi mendekati deadline Pilkada.

Baca Selengkapnya
Idrus Marham Akui Perdebatan KIM Soal Cagub Sudah Dikehendaki Prabowo
Idrus Marham Akui Perdebatan KIM Soal Cagub Sudah Dikehendaki Prabowo

KIM diikat oleh tiga konsep. Yaitu konsep berkelanjutan, konsep Indonesia maju dan konsep Indonesia emas.

Baca Selengkapnya
Ical ke Ketum Golkar Baru: Pelajari Putusan MK agar Memenangkan Paling Banyak Pilkada
Ical ke Ketum Golkar Baru: Pelajari Putusan MK agar Memenangkan Paling Banyak Pilkada

Ical berpesan kepada Ketua Umum Golkar terpilih untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pilkada.

Baca Selengkapnya
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.

Baca Selengkapnya
PDIP Gelar Rapat Usai MK Ubah Syarat Pilkada: Ahok atau Anies?
PDIP Gelar Rapat Usai MK Ubah Syarat Pilkada: Ahok atau Anies?

Menurut Eriko, rapat nanti akan membahas siapa yang akan diusung PDIP di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Muncul Usulan Pilkada 2024 Dimajukan, Cak Imin: Sebetulnya PKB Menolak
Muncul Usulan Pilkada 2024 Dimajukan, Cak Imin: Sebetulnya PKB Menolak

Tito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Beri Instruksi ke Fraksi PKB Tolak RUU DKJ Bila Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden
Cak Imin Beri Instruksi ke Fraksi PKB Tolak RUU DKJ Bila Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Cak Imin menjelaskan kenapa PKB pada saat pengesahan RUU DKJ menjadi inisiatif DPR menyetujuinya.

Baca Selengkapnya
Ikut Vote Setuju di Baleg, Kini PKS 'FOMO' Dukung Pendemo Tolak RUU Pilkada
Ikut Vote Setuju di Baleg, Kini PKS 'FOMO' Dukung Pendemo Tolak RUU Pilkada

PKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.

Baca Selengkapnya
Golkar Dekati PKS untuk Jegal Anies di Pilkada Jakarta?
Golkar Dekati PKS untuk Jegal Anies di Pilkada Jakarta?

Idrus menerangkan, komunikasi yang terjalin antara PKS dan KIM adalah sebuah strategi.

Baca Selengkapnya
PDIP Yakin Putusan MK Ubah Peta Dukungan Parpol pada Pilkada di Berbagai Daerah
PDIP Yakin Putusan MK Ubah Peta Dukungan Parpol pada Pilkada di Berbagai Daerah

Juru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menyatakan, keputusan itu adalah kemenangan demokrasi.

Baca Selengkapnya
Idrus Marham Sentil Airlangga: Ini Adalah Sebuah Akrobatik Politik
Idrus Marham Sentil Airlangga: Ini Adalah Sebuah Akrobatik Politik

Idrus menilai Airlangga melakukan akrobatik politik dengan PDIP dan Gerindra.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! PKS Tolak RUU DKJ, Sebut Gubernur Jakarta Bisa Ditunjuk Presiden
VIDEO: Keras! PKS Tolak RUU DKJ, Sebut Gubernur Jakarta Bisa Ditunjuk Presiden

Badan Legislasi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.

Baca Selengkapnya