Golkar calonkan Jokowi, Demokrat ingatkan kemiskinan & pengangguran
Merdeka.com - Partai Demokrat mengingatkan kepada Golkar untuk tidak terlalu jauh berpikir ke Pilpres 2019. Menurut dia, masih banyak pekerjaan bangsa ini yang harus dibenahi ketimbang pikirkan pertarungan politik di 2019.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menghormati keputusan Golkar untuk mencalonkan Joko Widodo di Pemilu 2019. Hanya saja menurut dia, saat ini Indonesia masih dilanda kemiskinan dan pengangguran.
"Itu urusan Golkar, yang penting sekarang kan bagaimana bekerja untuk rakyat, ekonomi kita masih jelek, itu yang perlu dipikirkan dulu. Kemiskinan belum berubah, masih tinggi, pengangguran masih tinggi," jelas Syarief saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (5/9).
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Apa tujuan utama Partai Golkar saat ini? Kata dia, seluruh kader agar fokus terhadap kemenangan tersebut, dan mengabaikan isu perlunya Munaslub Partai Golkar yang dimunculkan pihak-pihak tertentu.
-
Apa doktrin Partai Demokrat? Dalam anggaran dasar Partai Demokrat pada pasal 4, doktrin tri pakca gatra praja mengandung arti adanya tiga kehendak kuat atau tiga ketetapan atau tiga ketetapan hati dalam mebangun bangsa dan negara, yang diwujudkan ke dalam trilogi partai demokrasi, kesejahteraan, dan keamanan serta tiga wawasan partai yakni nasionalisme, humanisme, dan pluralisme.
-
Siapa pendiri Partai Demokrat? Gagasan pendirian Partai Demokrat pertama kali muncul dari SBY.
-
Kenapa Jokowi bergabung dengan Golkar? 'Kita perhatikan saat ini, meskipun putaran pileg atau pilpres ini belum selesai Jokowi secara gesit dan tangkas sudah mempersiapkan series cawe-cawe putaran berikut untuk memanfaatkan instrumen parpol mana yang bisa 'ditunggangi' untuk tetap berkuasa,' kata Andreas Hugo, saat dikonfirmasi, Senin (11/3).
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
Syarief menegaskan, saat ini Demokrat berada di luar pemerintahan. Namun menurut dia, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini sedang konsen memikirkan bagaimana menurunkan angka kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Itu yang Demokrat pikirkan biarin saja Golkar," cetus dia.
Soal 2019, memang Syarief akui sudah ada strategi politik yang dipikirkan Demokrat. Namun demikian, Syarief tak mau mengungkap apa yang akan dilakukan Demokrat untuk pertarungan di 2019 nanti.
"Jangan diumbar, nanti orang lain," tambah dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk angka satu tersebut yang dimaksudnya yakni Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia mengingatkan semua capres yang ingin menang agar bersikap baik kepada Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaDi DPP PAN, bersama Jokowi partai-partai pemerintah minus PDIP dan NasDem bicara wacana pembentukan koalisi besar.
Baca SelengkapnyaGanjar mengajak seluruh pendukung bekerja keras untuk memenangkan Pilpres dan Pileg.
Baca SelengkapnyaSBY menginginkan agar masyarakat Indonesia lebih sejahtera ke depannya.
Baca SelengkapnyaDia tak mau stabilitas ekonomi terganggu hanya karena situasi tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi dinilai pantas jika memang masuk ke partai berwarna kuning tersebut.
Baca SelengkapnyaHanya Ganjar yang bisa meneruskan estafet kepemimpinan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaKetua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan kader Demokrat tidak boleh bicara muluk-muluk pada pemilih.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Jokowi blak-blakan menyebut presiden dan menteri boleh berkampanye, berpihak dalam Pemilu
Baca SelengkapnyaPlus satu yang dimaksud bukan partai, melainkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPemungutan suara pilkada akan digelar serentak pada 27 November 2024.
Baca Selengkapnya