Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Golkar diingatkan anggaran buat kesejahteraan tak cuma saat kampanye

Golkar diingatkan anggaran buat kesejahteraan tak cuma saat kampanye workshop nasional Golkar di Jakarta. ©2016 Merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan, politik anggaran harus mampu menjadi ukuran instrumen kesejahteraan. Oleh karena itu, menurut dia, diperlukan indikator-indikator bagaimana mengukur kemakmuran rakyat.

"Selama ini belum ada ukuran yang detil mengenai indikasi penggunaan keuangan negara untuk kemakmuran dalam bentuk aturan Undang-Undang," kata Harry yang menjadi pembicara dalam Workshop Nasional Fraksi Partai Golkar di Jakarta, Rabu (14/12).

Menurutnya, indikator kesejahteraan ini perlu di susun secara detil baik dalam APBN/APBD. Kalau perlu indikator-indikator kesejahteraan tersebut harus dijabarkan secara rinci dalam Perda-Perda di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

"Ada empat indikator yang dapat didorong sebagai prinsip pembangunan, yaitu turunnya orang miskin, penurunan angka pengangguran, penurunan kesenjangan pendapatan dan kenaikan angka IPM," katanya.

Harry menegaskan, partai yang berhasil membuktikan penggunaan anggaran negara untuk kesejahteraan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan selalu dicintai rakyat.

"Jangan hanya pada kampanye saja disampaikan, tetapi harus dibuktikan ketika menjabat," tandasnya.

Di hadapan ratusan peserta Workshop Nasional Fraksi Partai Golkar, Harry juga mengingatkan, rekomendasi BPK akan terus hidup sampai akhir dunia.

"Selama tidak ditindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, rekomendasi tersebut akan tetap hidup, contohnya kasus Pak Dahlan yang sekarang sedang diproses. BPK juga tidak tahu sebab, prioritas pemeriksaan berada di tangan kepolisian dan kejaksaan," kata dia.

Untuk itu, tambahnya, diperlukan kehati-hatian dalam mengelola dan menggunakan anggaran keuangan negara.

Ketua Bidang Legislatif, Eksekutif dan Lembaga Politik DPP Golkar, Yahya Zaini, waktu mendampingi Ketua BPK mengatakan, Partai Golkar akan merumuskan Politik Anggaran Golkar untuk menjadi panduan bagi Anggota Fraksi Golkar di DPR dan DPRD dalam menyusun APBN/APBD guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. (mdk/rnd)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Sentil Kabupaten Anggaran Besar Tapi Program Tidak Jelas, Sekda Bali Bereaksi
Jokowi Sentil Kabupaten Anggaran Besar Tapi Program Tidak Jelas, Sekda Bali Bereaksi

Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.

Baca Selengkapnya
Komisi XI Kritisi Usulan Kenaikan Anggaran BPS
Komisi XI Kritisi Usulan Kenaikan Anggaran BPS

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut menyampaikan sejumlah catatan.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah Harap Fraksi Tempatkan Anggota Berkapasitas di Banggar
Said Abdullah Harap Fraksi Tempatkan Anggota Berkapasitas di Banggar

Said Abdullah, berharap ke depan, fraksi-fraksi yang ada di DPR menempatkan anggota yang memiliki kapasitas untuk bekerja di Banggar.

Baca Selengkapnya
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia Bicara soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia Bicara soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Hal itu dikatakannya menanggapi soal wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dipilih melalui DPRD.

Baca Selengkapnya
Jokowi di Musrenbangnas 2024: Jangan Sampai Anggaran Dipakai untuk Rapat dan Studi Banding
Jokowi di Musrenbangnas 2024: Jangan Sampai Anggaran Dipakai untuk Rapat dan Studi Banding

okowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.

Baca Selengkapnya
Bekali Anggota DPRD Provinsi Hasil Pileg 2024, Plt Sekjen Kemendagri Ingatkan Visi Indonesia Emas
Bekali Anggota DPRD Provinsi Hasil Pileg 2024, Plt Sekjen Kemendagri Ingatkan Visi Indonesia Emas

Selain visi Indonesia Emas, Tomsi juga menegaskan sejumlah tugas dan wewenang anggota DPRD provinsi.

Baca Selengkapnya
Tegas, Prabowo Bakal Evaluasi Seluruh Menteri dan Wakil Setiap 6 Bulan
Tegas, Prabowo Bakal Evaluasi Seluruh Menteri dan Wakil Setiap 6 Bulan

Ini dilakukan karena Hashim menyebut dirinya kerap dihujani komentar soal kabinet gemuk di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Pesan Ma'ruf Amin Jelang Pilkada: Pilih Pemimpin Jangan hanya yang Sediakan Kebutuhan Dasar Demi Kemenangan
Pesan Ma'ruf Amin Jelang Pilkada: Pilih Pemimpin Jangan hanya yang Sediakan Kebutuhan Dasar Demi Kemenangan

Wapres mengatakan pilihlah calon kepala daerah yang memikirkan kesejahteraan masyarakat luas.

Baca Selengkapnya
Misbakhun Gulirkan Ide Pemeriksaan Bertema untuk BPK di Era Prabowo-Gibran
Misbakhun Gulirkan Ide Pemeriksaan Bertema untuk BPK di Era Prabowo-Gibran

Misbakhun menyinggung soal Asta Cita atau visi dan misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahan mendatang.

Baca Selengkapnya
Fraksi Golkar Dorong Pemerintah Kejar RPJMN 2020-2024
Fraksi Golkar Dorong Pemerintah Kejar RPJMN 2020-2024

RAPBN tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari penerjemahan visi misi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.

Baca Selengkapnya
Rakyat yang Nilai, Ganjar Tawarkan Cara Baru Reshuffle Kabinet
Rakyat yang Nilai, Ganjar Tawarkan Cara Baru Reshuffle Kabinet

Ganjar akan menggunakan KPI untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian.

Baca Selengkapnya
Kementerian PANRB Rancang Strategi Gempur Kemiskinan, Segera Dilaporkan ke Jokowi
Kementerian PANRB Rancang Strategi Gempur Kemiskinan, Segera Dilaporkan ke Jokowi

Evaluasi SAKIP tahun 2023 difokuskan pada pengentasan kemiskinan.

Baca Selengkapnya