Golkar Dinilai Kehilangan Peran Sebagai Parpol Jika Airlangga Kembali Jadi Ketum
Merdeka.com - Airlangga Hartarto tengah memperjuangkan kembali posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Jika terpilih lagi sebagai Ketum Golkar, Airlangga akan rangkap jabatan sebagai Menko Perekonomian.
Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menilai posisi Airlangga sebagai Ketum Golkar akan berpengaruh terhadap tugasnya sebagai pembantu presiden. Dia menyebut kemungkinan adanya tabrakan kepentingan antara aktor politik dan ekonomi sangat besar terjadi apabila Airlangga tetap menjabat posisi Golkar-1.
Alasannya, posisi Airlangga di Golkar membuat parpol ini seakan kehilangan peran menjalankan check and balances pada setiap kebijakan pemerintah.
-
Apa yang dilakukan Airlangga untuk Golkar? Airlangga Hartarto memperbanyak sebaran tokoh berpengaruh di berbagai dapil. Partai Golkar berhasil menduduki posisi dua perolehan suara pada Pemilu 2024 dengan persentase 15,28 persen atau 23.208.654 suara.
-
Mengapa Golkar ingin Airlangga memimpin lagi? Pasalnya, Airlangga dinilai berhasil dengan membawa Golkar berada di urutan kedua Pemilu 2024 dengan perolehan suara 15,28% 'Prestasi AH (Airlangga Hartarto) yang bisa naikkan elektabilitas Golkar tak bisa dibantah,' ujar Pengamat Politik Adi Prayitno, Jumat (29/3).
-
Apa prestasi Airlangga di Golkar? 'Prestasi AH (Airlangga Hartarto) yang bisa naikkan elektabilitas Golkar tak bisa dibantah,' ujar Pengamat Politik Adi Prayitno, Jumat (29/3).
-
Siapa yang ingin Airlangga memimpin Golkar? Kendati begitu, mayoritas pengurus dan kader Partai Golkar menginkan Airlangga melanjutkan kepemimpinannya.
-
Bagaimana Golkar berperan? Pertemuan KTT ke-26 ASEAN-RRT menyepakati pentingnya penguatan kerjasama regional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dengan adanya upgrading ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA) 3.0 dan implementasi penuh Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
-
Apa instruksi Airlangga untuk kader Golkar? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
"Dampaknya kehidupan negara dan partai tidak sehat karena parpol hanya dipakai untuk membenarkan kebijakan pemerintah," kata Ichsanuddin kepada wartawan, Rabu (27/11).
Golkar dikhawatirkan akan selalu membenarkan semua kebijakan perekonomian yang dibuat Airlangga apabila partai beringin ini tetap dipimpin olehnya. Hal ini membuat kebijakan-kebijakan perekonomian yang akan dan sudah dikeluarkan menjadi diragukan kualitasnya.
Padahal, menurut Ichsanuddin, ada sejumlah catatan yang saat ini sudah dimiliki Airlangga selaku Menko Perekonomian. Salah satunya muncul dari pernyataan Airlangga terkait kesiapan Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0.
Lulusan Doktor Ekonomi dari Universitas Airlangga ini mengatakan, hingga kini Indonesia sebenarnya telah dilalui revolusi industri 4.0. Dengan keadaan ini, kata dia, seharusnya ada lompatan kebijakan yang dibuat agar ketertinggalan Indonesia di revolusi industri 4.0 tak terlalu jauh.
"Tapi karena itu [kebijakan soal revolusi industri 4.0] diambil Airlangga, jadinya Golkar seperti kerbau dicucuk hidung atas kebijakan-kebijakan pemerintah," katanya.
Ketum Golkar Jabatan Sosial
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menegaskan tidak masalah jika ada menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik. Sebab, dalam UU tersebut tidak dijelaskan spesifik bahwa menteri dilarang rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik.
Golkar memiliki dua jabatan menteri di kabinet. Di antaranya Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
"Dalam UU (Kementerian) negara itu adalah yang enggak boleh rangkap jabatan negara. Misal Gubernur rangkap menteri. Kemudian dua menteri misalnya Gubernur merangkap menteri. Dia sebagai Menteri Agraria merangkap Menteri Dalam Negeri, itu rangkap sesama jabatan di pemerintahan," kata Doli.
Rangkap Jabatan Tak Ganggu Tugas Menteri
Doli menegaskan, rangkap jabatan antara menteri dan ketua umum partai politik tidak akan mengganggu kinerja sebagai menteri untuk mengabdi pada masyarakat. Terlebih lagi, lanjutnya, Presiden juga tidak masalah dengan rangkap jabatan tersebut.
"Saya kira Pak Presiden kan menteri ini kan pembantu Pak Presiden, presiden sudah menegaskan tidak ada persoalan dengan rangkap jabatan dan dia punya pengalaman selama ini bahwa ketum parpol di dalam kabinet sebelumnya bisa berjalan dengan baik melaksanakan tugasnya sekalipun dia ketum partai," ucapnya.
Berikut Bunyi Pasal 23 UU Kementerian Negara:
Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Golkar tengah menjadi perbincangan hangat usai Ketua Umum partai berlogo beringin ini mundur. Ini sejumlah fakta menarik Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Pakar Golkar Palar Batubara membeberkan penilaiannya atas sejumlah kemungkinan alasan Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai
Baca SelengkapnyaPartai Golkar solid dan tengah fokus merebut kemenangan baik pilpres maupun pileg dan pilkada di 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan pengunduran dirinya terhitung sejak Sabtu, 10 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaJelang diskusi GMPG yang digelar di Restoran Pulau Dua Senayan, Jakarta Pusat, diwarnai kericuhan oleh belasan orang yang mengaku dari AMPG.
Baca SelengkapnyaBeredar pengganti Airlangga adalah Bahlil Lahadalia.
Baca SelengkapnyaWaketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.
Baca SelengkapnyaPolitik Indonesia terguncang ketika Airlangga Hartarto tiba-tiba mengundurkan diri dari kursi Ketum Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaMeski mengaku prihatin dengan keputusan tersebut, Aburizal Bakrie mengatakan tetap memahami posisi Airlangga.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tampak akrab dengan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.
Baca SelengkapnyaKepemimpinan Airlangga diguncang melalui desakan Munaslub. Luhut didukung untuk maju di pemilihan Ketum.
Baca SelengkapnyaMomen lucu terjadi ketika Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberi kesempatan kepada jurnalis bertanya.
Baca Selengkapnya