Golkar DKI: Tingkat Urgensinya di Mana Lakukan Musdalub?
Merdeka.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ashraf Ali menegaskan bahwa tak ada urgensinya untuk diselenggarakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai Golkar DKI Jakarta.
"Tingkat urgensinya dimana lakukan Musdalub? Menurut saya sekarang ini saatnya melakukan penataan di masa tenang menunggu keputusan sidang MK terkait hasil pileg," kata Ashraf di Jakarta, Selasa (9/7).
Ashraf menilai, Musdalub adalah sebagai bagian proses dinamika politik, namun harus dengan cara dan dengan aturan yang berlaku.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kenapa Golkar harus konsolidasi? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
-
Bagaimana Golkar Riau menanggapi seruan Munaslub? Jangan (Golkar) diganggu dengan isu Munaslub yang merusak soliditas para kader di daerah. Tidak ada alasan Munaslub,“ tegas dia, Jumat (28/7/2023).
-
Bagaimana Golkar berperan? Pertemuan KTT ke-26 ASEAN-RRT menyepakati pentingnya penguatan kerjasama regional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dengan adanya upgrading ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA) 3.0 dan implementasi penuh Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
-
Mengapa Golkar penting? Kondisi geopolitik dan geo-ekonomi yang semakin kompleks, menuntut kemitraan ASEAN-RRT menjadi bagian dari solusi dan hal ini terangkum dalam ASEAN Common Statement.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
"Bersuara silakan, jangan memekakkan telinga, orang kan ada waktunya juga. Istilahnya kalau belum Magrib jangan pukul bedug dan jangan adzan dulu kan ada waktunya nanti, sekarang belum waktunya," tegasnya.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta itu pun menanggapi aksi unjuk rasa kader Partai Golkar yang menuntut penyelenggaraan Musdalub Partai Golkar DKI Jakarta terkait hasil Pileg 2019. Ashraf berpendapat, raihan kursi yang sudah didapat Partai Golkar di Pileg 2019 harus disyukuri.
"Saya kira harusnya kita semua bersyukur, dibanding partai lain, capaian Golkar masih bagus. Dan kalau ada aspirasi dari kader itu sah -sah saja. Tapi bukan bukan berarti baku hantam di dalam, berpartai kan ada fatsunnya, ngapain juga pakai demo-demo segala. Saya rasa Plt Ketua DKI kalau diajak bicara ok-ok saja kok," jelasnya.
Ashraf bahkan memuji kepemimpinan Plt Rizal Mallarangeng yang secara totalitas dan mengeluarkan seluruh potensi yang dimiliki ditengah turbulensi politik menerpa Partai Golkar. Sementara ada partai lain yang sulit bangkit saat mengalami turbulensi politik.
"Pak Rizal sudah berusaha maksimal dengan potensi yang ada beliau lakukan untuk Golkar DKI, di tengah turbulensi politik yang ada. Namun masalah keberhasilan kan kerja kolektif, tak elok disalahkan ke satu orang," ujarnya.
Sebelumnya, sekelompok massa yang tergabung dalam Kader Muda Partai Golkar (KMPG) menggelar aksi di depan Kantor DPD Partai Golkar Cikini, Jakarta Pusat, Senin (8/7). Mereka meminta DPP Partai Golkar mencopot Plt Partai Golkar DKI Jakarta Rizal Mallarangeng lantaran dinilai gagal memimpin Golkar DKI.
Koordinator Aksi R Lintang Fisutama meminta kepada Rizal Mallarangeng mundur dengan sukarela dan segera menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).
"Kami ingin disampaikan ke Plt. Plt sendiri harus dengan ikhlas dengan legowo karena dengan ketidakmampuan beliau harus segera meletakkan jabatannya dan harus segera menyelenggarakan Musdalub," kata Lintang di Jakarta, Senin (8/7).
Menurut Lintang, DPD Partai Golkar DKI Jakarta tak ada kemajuan selama dipegang oleh Rizal. Misalnya, roda organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya di setiap tingkatan yang ada di DKI Jakarta.
"Terlalu lama Plt dan roda organisasi tidak berjalan. Partai golkar di DKI ini lemah, lemahnya kenapa? Yaitu Rizal Mallarangeng tidak menjalankan organisasi secara utuh," tandasnya.
Dukung Airlangga
Ashraf Ali menegaskan, dukungannya kepada Airlangga Hartarto untuk tetap menjadi ketua umum. Menurutnya, Airlangga terbukti mampu membawa Partai Golkar keluar dari masa-masa sulit dan mengkonsolidasikan mesin partai pada Pemilu serentak 2019.
"Pak Airlangga memang layak dipilih karena berhasil mempertahankan Golkar tetap nomor dua pada Pemilu 2019. Bahkan, layak untuk didukung kembali untuk menjabat ketua umum periode 2019-2024," kata Ashraf.
Dia memandang, partai beringin di bawah kepemimpinan menteri perindustrian tersebut berhasil memperoleh capaian positif di Pemilu 2019. Kemudian, Airlangga mampu menunjukkan bahwa Golkar memiliki ketahanan yang tinggi dalam menghadapi kesulitan sebesar apapun.
Ashraf menuturkan, partai Golkar seperti diterpa badai topan dan tsunami politik selama 5 tahun, dualisme dan banyak kasus lainnya. Dia mengibaratkan keadaan Golkar seperti pesawat di ketinggian tertentu yang mengalami turbulensi cuaca.
"Maka yang berperan adalah pilotnya. Kalau pilotnya piawai maka akan mendarat dengan mulus dan Pak Airlangga adalah pilot Partai Golkar yang andal, karena mengalami turbulensi, tidak memimpin dari awal dan menggantikan pilot sebelumnya, namun mampu menempati urutan kedua. Ini prestasi luar biasa," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejauh ini sudah bagus pemilihan kades tanpa parpol. Namun, bila ada keinginan pencalonannya melalui parpol, Gerindra akan mengkaji.
Baca SelengkapnyaDalam konferensi pers, Idrus mendesak Airlangga segera melepas jabatannya sebagai ketua umum DPP Partai Golkar
Baca SelengkapnyaSekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.
Baca SelengkapnyaSebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaIcal berpesan kepada Ketua Umum Golkar terpilih untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pilkada.
Baca SelengkapnyaMunaslub Golkar dilakukan oleh Faksi Kecil yang bermain di tikungan terakhir jelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaDPR membuka peluang mengikuti putusan MK terkait aturan Pilkada.
Baca SelengkapnyaPerubahan ini, kata Dasco tidak hanya memberi dampak kepada Koalisi Indonesia Maju, namun terhadap koalisi-koalisi lain
Baca SelengkapnyaMenanggapi dinamika politik Tanah Air pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 'mengebut' pembahasan RUU Pilkada pasca putusan MK
Baca SelengkapnyaWaketum DPP Partai Golkar yang juga Ketua Umum DPP Al-Hidayah, Hetifah Sjaifudian meminta seluruh unsur Golkar untuk terus fokus konsolidasi.
Baca SelengkapnyaRUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR
Baca SelengkapnyaLuhut meminta seluruh pihak di internal Golkar kompak dan tak terpengaruh dengan dugaan upaya dari pihak luar.
Baca Selengkapnya