Golkar gelar munas, Ical 'dikuliti' lawan politik

Merdeka.com - Partai Golkar saat ini sedang menggelar Munas di Bali yang dimulai sejak 30 November. Baru berjalan dua hari, Munas Golkar sudah menunjukkan beberapa hal yang menarik.

Pertama, kericuhan terjadi di halaman Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, tempat diselenggarakannya Musyawarah Nasional (Munas) ke-IX Partai Golkar. Beberapa petugas keamanan (Satgas) Partai Gokar dan juga Pecalang sempat membawa bambu untuk mengusir para pendemo yang diduga dari kelompok mantan ketua AMPG Yorrys Raweyai saat mencoba masuk ke kawasan BTDC Nusa Dua.

Kedua, diusirnya Agung Laksono dan Priyo Budi Santoso dari lokasi Munas. Kemudian, saat Aburizal Bakrie (Ical) membacakan laporan pertanggungjawaban selama memimpin 5 tahun.

Namun, Ical dituding oleh presidium penyelamat partai penuh kebohongan saat membacakan laporan tersebut. Ical pun habis-habisan dibongkar janji-janji manisnya saat Munas 2004 yang tak kunjung terealisasikan.

Berikut saat Ical 'dikuliti' lawan politiknya:

Janji buat asuransi

Presidium Penyelamat Partai Golkar menuding poin-poin pidato Aburizal Bakrie (Ical) di Munas IX Nusa Dua, Bali penuh kebohongan. Kubu Agung Laksono selaku Presidium Penyelamat Partai mulai melancarkan serangan-serangan kepada Ical dengan membeberkan sejumlah fakta kegagalan Ical selama menjadi ketua umum partai periode 2009-2014.Anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengungkapkan sederet janji-janji Ical yang tidak terealisasi kepada kader Golkar. Pertama, Ical berjanji kepada anggota Golkar dengan program kartu asuransi tetapi tidak terbukti."Kepada seluruh peserta Munas di Bali, kami ingatkan, mana realisasi KTA berasuransi kenyataannya pihak asuransi tidak mau bayar, karena uang premi yang dibayarkan oleh masing-masing anggota/pengurus/anggota DPR tidak disetorkan ke pihak asuransi," kata Agun, Nusa Dua, Bali, Senin (1/12).

Janji bangun DPP dan menangkan Pileg 2014

Kubu Agung Laksono selaku Presidium Penyelamat Partai mulai melancarkan serangan-serangan kepada Ical dengan membeberkan sejumlah fakta kegagalan Ical selama menjadi ketua umum partai periode 2009-2014. Menurut anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa, kegagalan dan tak terealisasinya janji Ical selanjutnya adalah bantuan bulanan DPP Partai Golkar kepada setiap DPD-DPD di seluruh Indonesia. Menurutnya, kucuran bantuan Ical terhadap DPD setiap bulan dianggapnya hanya isapan jempol."Lalu mana janji dana abadi Rp 1 triliun untuk kelangsungan hidup partai, lalu mana gedung berlantai lantai untuk DPP, semua tak ada yang terealisir dengan baik dan benar. Mana bantuan untuk sukses Pileg 2014," beber Agun.

Ical minta bantuan KMP untuk selesaikan masalah internal

Agun menyayangkan sikap Ical yang mengundang dan mengutamakan orang lain dibandingkan kader-kader Partai Golkar untuk Munas IX. Yang mana tokoh-tokoh dan ketua umum partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) untuk dimintai bantuan agar jabatan ketua umum tidak berpindah dari tangan Ical."Tidak masuk akal, di mana segalanya sudah diatur tanpa dirapatkan lebih dahulu, penyelenggaraannya, pimpinan sidangnya, materinya, tata tertibnya, semua penuh rekayasa," jelas Agun."Kepada seluruh DPD inilah saatnya untuk jujur dan berani menyelamatkan partai dari oligarki yang penuh tekanan dan ancaman, gunakanlah kesempatan baik ini," tutupnya.

Ical giring aklamasi menangkan Munas

Dalam munas yang berlangsung sejak 30 November, Airlangga mengaku mengikuti seluruh sidang paripurna. Saat pengesahan tatib, dia sempat memprotes sikap pimpinan sidang Nurdin Halid."Hasil pengamatan kami, munas ini, prosesnya diawali dengan materi yang tidak pernah dibahas dalam pleno DPP. Ini pertama kali, dalam 50 tahun usia golkar, materi terkait jadwal dan tatib diembargo," ujarnya dalam jumpa pers di Hotel Westin.Airlangga melihat tatib yang telah disahkan memang dibuat untuk mewujudkan pemilihan ketua umum yang tidak demokratis. Kemudian, saat agenda pemandangan umum yang disampaikan ketua DPD I, Airlangga juga merasakan proses itu sudah dikondisikan sedemikian rupa."Jadi pandangan daerah yang seharusnya berisi evaluasi terhadap ketua umum diganti menjadi pandangan untuk menjalankan proses demokrasi yang seharusnya dijadwal setelahnya," keluhnya.