Golkar Ingatkan Jokowi: PJ Kepala Daerah Sebaiknya Orang Non Partisan

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, banyak pihak memandang negatif terhadap pengangkatan penjabat gubernur dan bupati/wali kota di 2023 karena kekhawatiran tidak netral. Sebab itu, Zulfikar memandang sebaiknya merekrut orang-orang yang non partisan.

"Menurut saya persepsi itu lebih pada harapan dan kekhawatiran. Tapi yang jelas agar plt, plt itu bekerja dengan sungguh sungguh sesuai norma yang ada. Misalnya non partisan dan lain-lain," ujar Zulfikar kepada wartawan, Rabu (17/3).

Publik khawatir dengan keberadaan penjabat kepala daerah ini karena waktu memimpin cukup lama. Bisa satu hingga dua tahun, sampai Pilkada serentak 2024 selesai. Zulfikar mengatakan, publik meminta orang-orang yang ditunjuk memiliki kapabilitas memimpin daerah.

Orang lain juga bertanya?

"Karena itu kita minta dalam menjalankan prosedur mekanisme yang diatur dalam UU untuk menetapkan Pj itu ya mungkin lebih ditingkatkan seleksinya," kata dia.

Zulfikar mengatakan, pengangkatan penjabat sementara sesungguhnya sudah berjalan dan banyak yang bagus. Jika nanti ada yang bermasalah, kata dia, penjabat ini bisa dengan mudah diganti. Ia percaya proses pengangkatan Pj ini akan berjalan baik.

"Saya percaya pak Tito bisa menjamin itu lah. Menjamin proses itu berjalan dengan baik sesuai harapan," katanya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo akan menentukan penjabat (Pj) gubernur untuk mengisi kekosongan akibat absennya Pilkada 2022 dan 2023. Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat rapat dengan Komisi II DPR RI.

Tito menjelaskan, Kemendagri akan mengajukan tiga nama calon Pj gubernur kepada presiden. Jokowi kemudian akan menentukan siapa orang yang tepat. Hal ini, kata Tito, diterapkan untuk mengisi kekosongan kepala daerah definitif saat Pilkada 2020.

"Di tingkat provinsi itu Kemendagri mengajukan ke Presiden. Nanti Presiden yang menentukan," kata Tito dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (15/3).

Sementara, untuk mengisi kekosongan bupati dan walikota, Kemendagri menerima usulan gubernur kemudian akan ditelusuri kembali jejak calon ini agar tidak ada potensi konflik.

"Saya juga menyampaikan ke Istana ke presiden," kata Tito.

(mdk/ray)