Golkar: JK sudah cukup dan saatnya menjadi negarawan

Merdeka.com - DPD Golkar Pontianak menyarankan agar Wapres Jusuf Kalla menjadi negarawan dan tidak memaksakan diri kembali maju dalam Pilpres 2019. Apalagi, terlihat 'haus' kekuasaan.

"Jangan hanya karena kekuasaan semua dilakukan. Pak JK sudah cukup dan saatnya menjadi negarawan," kata Ketua DPD Golkar Pontianak Heri Mustamin, Rabu (1/8).

Pernyataan Heri itu menanggapi gugatan terhadap pasal masa jabatan Presiden/Wapres Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dilayangkan oleh Partai Perindo, dimana JK menjadi pihak terkait. Heri mengatakan bahwa seluruh pemuda harus bangkit dan berusaha untuk melawan pihak-pihak yang ingin mengganggu konstitusi Indonesia.

Heri menegaskan Golkar Kalbar siap mendukung hasil rapimnas Golkar. Salah satu hasil rapimnas tersebut adalah mendukung Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden Jokowi di 2019.

"Partai Golkar Kalimantan Barat siap menguatkan mesin politiknya untuk mendukung Pak Airlangga di 2019. Pak Airlangga sudah komplit, revolusi industri 4.0 ini adalah modal untuk menggarap suara milenial, sangat modern dan siap bertarung gagasan," kata Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak itu.

Sementara itu, pengamat politik sekaligus dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Untan Pontianak, Ireng Maulana memandang, Provinsi Kalimantan Barat cukup kuat untuk menyukseskan Airlangga Hartarto menjadi pemimpin Indonesia.

"Provinsi ini cukup kuat dan andal untuk menyukseskan Pak Airlangga menjadi pemimpin Indonesia. Partai Golkar Kalimantan Barat harus menyatukan suara untuk menaikkan kadernya agar legitimasi dukungan AH semakin solid," kata Ireng.

Ireng mengatakan secara hitung-hitungan politik Partai Golkar adalah parpol yang paling berpeluang mendapatkan posisi cawapres.

"Jokowi punya kepentingan untuk mem-back up secara profesional tata kelola negara. Partai Golkar lah yang paling mungkin untuk dapat posisi cawapres karena partai ini punya segala kebutuhan untuk itu," jelasnya.