Golkar: Jokowi jangan terlalu lama copot menteri tak bisa kerja

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengatakan akan mencopot menteri yang kerjanya tidak mencapai target. Partai Golkar mendukung langkah Jokowi jika ingin kembali merombak kabinetnya.

‎"Kita serahkan kepada Pak Jokowi saja sebagai pemegang mandat rakyat yang mempunyai hak prerogatif untuk mereshuffle menteri-menterinya yang dianggap tidak produktif. Menteri-menterinya yang tidak bisa bekerja sesuai dengan target yang sudah ditetapkan Pak Jokowi," kata Ketua DPP Golkar Andi Sinulingga di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/4).

Dia mengungkapkan, Jokowi sempat menyinggung adanya beberapa menteri yang dianggap tidak bisa bekerja sesuai target. Sehingga wajar pergantian dilakukan agar tidak menghambat kinerja pemerintah.

"Kan beliau juga kemarin mengatakan ada beberapa menteri yang dianggap tidak bisa bekerja sesuai target. Jadi kalau Pak Jokowi menganggap tidak sesuai target ya diganti saja menteri-menteri itu, enggak usah tunggu terlalu lama," tegasnya.

Andi menegaskan, tidak masalah jika memang ada beberapa menteri dari Partai Golkar yang nantinya terdampak perombakan tersebut.‎ "Enggak ada masalah, kan hak prerogatif beliau sebagai presiden. Dia yang memberhentikan dan mengangkat menteri-menteri kan," tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tiba-tiba bicara soal pencopotan menteri yang dianggap bekerja tidak sesuai target.

"Saya bekerja selalu memakai target, jadi pak menteri tidak pernah bertanya kepada saya, targetnya terlalu besar atau terlalu gede, itu urusan menteri. Tahu saya target itu harus bisa diselesaikan. Kalau tidak selesai urusannya akan lain, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan dan lain lain," katanya.

Jokowi menyampaikan ini saat memberi sambutan di acara Kongres Ekonomi Umat (KEU) 2017 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4).

Soal target Jokowi memberi contoh pada program pemerataan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan dengan program redistribusi aset, reforma agraria dan kemitraan. Program ini milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang. (mdk/did)