Golkar: Kembali ke usul awal, pimpinan DPR/MPR nambah satu saja
Merdeka.com - Penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan MKD melalui revisi terbatas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau dikenal UU MD3 menjadi polemik. Meski RUU MD3 telah disahkan menjadi usulan DPR, tetapi tidak menghentikan langkah PKB dan Gerindra untuk mendapatkan satu lagi kursi pimpinan DPR dan MPR selain milik PDIP.
Manuver PKB dan Gerindra untuk mendorong penambahan kursi pimpinan DPR/MPR akan dilakukan saat rapat Badan Legislasi (Baleg).
Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali meminta kepada semua fraksi partai untuk kembali ke kesepakatan rapat harmonisasi Baleg sebelumnya. Kesepakatan Baleg hanya menambah satu kursi pimpinan kepada partai pemenang Pemilu.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Apa pesan para ketua dewan kepada pengurus Golkar? “Jangan ada lagi konflik internal yang justru kontraproduktif dengan cita-cita Partai Golkar, mengembalikan kemenangan seperti Pemilu 2004,“ ujar Lodewijk.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Kenapa Golkar harus konsolidasi? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
"Kita kembali ke usul awalnya. Usul awalnya itu kan nambah satu aja. Semangat awalnya mempertimbangkan proporsionalitas pemenang. Jangan dilebarkan kemana-mana lagi," kata Amali di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1).
Menurutnya, kesepakatan untuk memberikan kursi pimpinan DPR/MPR justru memberikan rasa keadilan, terutama bagi PDIP. Keuntungan lain jika penambahan hanya satu kursi untuk PDIP, pembahasan RUU MD3 tidak memakan waktu lama.
"Saya kira supaya semangatnya untuk mengakomodir pemenang pemilu, PDI Perjuangan yang dirasakan kurang ada keadilan. Kalau itu yang diikuti saya pikir tidak akan berlama-lama," pungkasnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaAkbar meminta seluruh pengurus dan kader Golkar menjaga kekompakan dan soliditas partai.
Baca SelengkapnyaNasDem melihat pernyataan Bahlil bisa mengusik kekompakan koalisi pemerintah.
Baca SelengkapnyaApa yang diraih Partai Golkar saat ini merupakan buah soliditas dan persatuan kader di seluruh lini dan tingkatan.
Baca SelengkapnyaFirman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.
Baca SelengkapnyaSebagai orang yang berpengalaman di organisasi, Bahlil sudah mengetahui cara untuk membuat kondisi partai lebih baik.
Baca SelengkapnyaMenurut Bahlil, banyaknya pengurus menjadi tidak fokus memikirkan program.
Baca SelengkapnyaPenetapan Bahlil dilakukan pada Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pagi ini.
Baca SelengkapnyaBahlil terpilih menjadi ketua umum secara aklamasi dengan dukungan pengurus DPD tingkat I, II dan Organisasi Hasta Karya.
Baca SelengkapnyaGolkar menegaskan, pembahasan RUU Pilkada di Baleg DPR untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.
Baca SelengkapnyaPolitikus yang akrab disapa Bamsoet ini menegaskan tidak ada wacana Munaslub untuk mengubah keputusan soal pencapresan.
Baca Selengkapnya