Golkar kubu Agung tuding Rapimnas kubu Ical tidak jelas
Merdeka.com - Golkar kubu Aburizal Bakrie akan menggelar Rapimnas pada 18 Januari mendatang. Itu dilakukan guna membahas usulan mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla yang soal SK Kepengurusan Golkar Muna Riau diperpanjang setelah Menkum HAM mencabut SK Kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono pada 31 Desember 2015 lalu. Sayangnya rencana itu enggan diikuti kubu Agung.
"Kami tidak akan datang apabila diundang, karena legalitasnya tidak jelas," kata Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan saat dihubungi, Selasa (5/1).
Leo menyebut, apabila benar nantinya Rapimnas itu digelar, maka Rapimnas tersebut merupakan penyelenggaraan yang ilegal. Sebab, acara itu hanya bisa diselenggarakan oleh Mahkamah Partai.
-
Apa yang akan dibahas dalam Rapimnas Gerindra? Dia menjelaskan, dalam Rapimnas akan membahas hal-hal penting yang menjadi sikap politik Partai Gerindra, kemudian akan diumumkan pada saat penutupan Rapimnas.
-
Siapa yang akan membuka Rapimnas Gerindra? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan membuka Rapimnas pada 30 Agustus.
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
-
Apa yang dilakukan Golkar di Pilpres 2024? 'Kesempatan bagi saya untuk menyampaikan terima kasih saya atas kerja keras Partai Golkar dalam pemilihan umum yang tentu saja kita rasakan bersama tahun 2024 ini, peran Partai Golkar sangat besar,' kata Prabowo.
-
Bagaimana Gerindra mengambil keputusan dalam Rapimnas? 'Rapat Pimpinan Nasional adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di bawah Kongres, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina, Pak Prabowo,' ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
"Yang berhak menyelenggarakan acara internal Golkar saat ini hanyalah Mahkamah Partai," ungkapnya.
Seperti diketahui, terhitung 1 Januari 2016 Partai Golkar tidak memiliki kepengurusan yang sah di mata hukum usai Menkum HAM Yasonna Laoly mencabut SK Kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Wakil Presiden yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla mengusulkan agar SK Kepengurusan Munas Riau diperpanjang agar partai beringin memiliki kedudukan.
Politikus Golkar Yorrys Raweyai menyambut usulan tersebut. Dia mengaku kubu Aburizal Bakrie akan menggelar Rapimnas untuk membahas permintaan perpanjangan SK Munas Riau. "Pada tanggal 18 Januari nanti kami akan menggelar Rapimnas salah satunya membicarakan perpanjangan SK Munas Riau," kata Yorrys saat dihubungi.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pelaksanaan Munaslub ini justru memperburuk polarisasi politik.
Baca SelengkapnyaGarda Bangsa mengaku akan melindungi kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB.
Baca SelengkapnyaMunaslub Golkar dilakukan oleh Faksi Kecil yang bermain di tikungan terakhir jelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPKB baru saja menyelesaikan pelaksanaan Muktamar PKB ke-VI yang digelar di Nusa Dua, Bali, 24-25 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaUsulan pembentukan Panja Netralitas Polri ini muncul saat rapat Komisi III DPR dengan Polri
Baca SelengkapnyaAirlangga menanggapi muncul nama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Agus Gumiwang, hingga Bahlil Lahadalia jadi calon Ketum Golkar.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Munaslub Kadin dianggap melanggar AD/ART.
Baca SelengkapnyaJokowi diminta tidak membiarkan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik tertentu
Baca SelengkapnyaJokowi dan Prabowo dijadwalkan bakal hadir saat penutupan acara besok sekitar pukul 19.00 WIB.
Baca SelengkapnyaCak Imin berharap Muktamar PKB ilegal perlu dibubarkan karena kepengurusan yang sah adalah yang diketuai olehnya.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla berencana untuk bertemu Megawati. Pertemuan itu akan turut membahas hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDalam konteks ketidakpastian yang melanda Kadin Indonesia, pergerakan saham yang terafiliasi dengan Arsjad menjadi perhatian.
Baca Selengkapnya