Follow
Golkar kubu Ical sebut Menkum HAM harus buat keputusan sesuai hukum
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Nurdin Halid menyindir keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly yang mengakui Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono. Nurdin mengatakan, Yasonna memimpin kementerian yang mengedepankan hukum dan HAM, karenanya sudah sepatutnya dalam memutus satu perkara berlandaskan hukum bukan kepentingan politik.
"Saya tadi menyampaikan kepada yang menerima bahwa kementerian ini terpampang di depan Kemenkum HAM artinya seluruh tindakan dan keputusan dari kementerian ini harus berdasarkan hukum. Tidak boleh berdasarkan kepentingan politik," kata Nurdin di Kemenkum HAM, Jakarta, Rabu (11/3).
Oleh karena itu, pihaknya meminta supaya jajaran Kemenkum HAM mau mencabut surat keputusan yang mengesahkan Golkar versi Munas Ancol, Jakarta. Nurdin berharap nantinya Kemenkum HAM mau meninjau kembali apa yang akan diputuskan.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? 'Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar,' ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. 'Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar),' tuturnnya.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Bagaimana Nurdin Halid menanggapi wacana Jokowi bergabung dengan Golkar? 'Pak Jokowi bergabung dengan Golkar hal yang bagus. Tapi tunggu dulu, beliau ingin bergabung dengan Golkar dengan tangan terbuka sangat menerima, karena beliau sangat dekat dengan Golkar,' ucapnya.
"Kami minta Kementerian Hukum melakukan verifikasi sebelum melahirkan sebuah jawaban apa lagi nanti mengesahkan kepengurusan harus melakukan verifikasi," katanya.
"Verifikasi apa? Lihat proses, prosesnya apa? Siapa yang punya legal standing terbentuknya sebuah kepengurusan," tambah Nurdin.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ical berpesan kepada Ketua Umum Golkar terpilih untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pilkada.
Baca Selengkapnya
Nurdin Halid Nilai Airlangga Hartarto Masih Layak Pimpin Golkar, Ini Alasannya
Baca Selengkapnya
Agung Laksono menjelaskan, bahwa untuk menjadi Dewan Pembina Golkar tak ada syarat harus menjadi pengurus kader.
Baca Selengkapnya
Waketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.
Baca Selengkapnya
Sikap JK dinilai senior Golkar terkait munaslub tidak konsisten kepada Airlangga dan Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Bahlil sudah memenuhi syarat sebagai ketua umum Golkar karena pernah menjabat sebagai pengurus Golkar selama satu periode.
Baca Selengkapnya
Terkait mundurnya Airlangga, Ketua DPD Golkar Bali Sugawa Korry pribadi tidak merasa kecewa justru memahami keputusan yang diambil.
Baca Selengkapnya
Penetapan Bahlil dilakukan pada Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pagi ini.
Baca Selengkapnya
Nama Bahlil dikabarkan bakal menjadi ketua umum menggantikan Airlangga dan diputuskan pada Munas Golkar digelar Desember mendatang.
Baca Selengkapnya
Bahlil menegaskan, Golkar merupakan partai independen yang tak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu.
Baca Selengkapnya
Dalam konferensi pers, Idrus mendesak Airlangga segera melepas jabatannya sebagai ketua umum DPP Partai Golkar
Baca Selengkapnya
Partai Golkar sudah menyiapkan beberapa nama lain di Pilkada Jabar.
Baca Selengkapnya