Golkar minta KPK bersikap adil tangani kasus korupsi e-KTP
Merdeka.com - Partai Golkar meminta kepada KPK agar bersikap adil dalam menangani kasus korupsi e-KTP yang kini menyeret pimpinan tertinggi partai itu. Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto kini ditahan di rutan KPK karena diduga kuat terlibat dalam kasus yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah itu.
Permintaan itu merupakan hasil rapat pleno Dewan Pakar DPP Partai Golkar yang berlangsung dari pukul 15.00-17.00 di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (20/11). Pleno digelar untuk menyikapi penahanan terhadap Setnov sekaligus menyelamatkan kehidupan dan kepentingan partai.
"Meminta kepada KPK agar bersikap adil dan tidak tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum dalam kasus e-KTP kepada semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut secara menyeluruh," jelas Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Agung Laksono.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Pihaknya meminta dalam penanganan kasus ini agar KPK tak hanya fokus pada kader-kader partainya yang diduga terlibat dalam kasus itu. Ia mengatakan dari daftar yang diduga terlibat dalam kasus ini berasal dari beragam parpol. Karena itu ia meminta agar jangan sampai penanganan kasus ini hanya berpihak pada kader partainya.
Dengan adanya kasus yang melibatkan petinggi Golkar, Agung Laksono ingin ini dijadikan momentum perubahan untuk memperbaiki partainya. Karena itulah pihaknya mengusulkan agar segera dilakukan Munaslub setelah Plt Ketun ditunjuk.
"Untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan inilah yang terbaik. Ini sebagai momentum untuk memperbaiki Partai Golkar," jelasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaHamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaGolkar mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa Rohidin.
Baca SelengkapnyaAlex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.
Baca SelengkapnyaHasil proses etik bahkan menyatakan mereka terbukti melanggar etik. Namun ada juga yang berhasil lolos saat sidang etik yang digelar oleh Dewas.
Baca SelengkapnyaDisusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca SelengkapnyaKPK buka suara usai dikritik habis-habisan oleh ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca Selengkapnya