Golkar minta KPU beri sanksi pasangan Asyik karena kaus #2019GantiPresiden

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjatuhkan sanksi kepada pasangan nomor tiga yaitu Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik). Hal ini menyusul aksi pasangan Asyik yang membentangkan kaus bertuliskan #2018AsyikMenang #2019GantiPresiden di debat Pemilihan Gubernur Jawa Barat, Senin (14/5) malam kemarin.

"Menurut saya, KPU harus memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan hal tersebut," kata Ace saat dihubungi merdeka.com, Selasa (15/5).

Golkar mendukung pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi. Sementara Asyik, didukung oleh Gerindra, PKS dan PAN.

Ace tidak setuju dengan opini yang dibangun Gerindra dan PKS bahwa aksi yang dilakukan Sudrajat-Syaikhu itu hanya bentuk ekspresi dan tidak melanggar hukum.

Menurutnya, kampanye ganti presiden di Pemilu Serentak 2019 tidak relevan disampaikan pada ajang debat Pilkada. Debat seharusnya dijadikan ajang untuk adu gagasan dan program untuk kepentingan Jawa Barat, bukan membawa kepentingan Pilpres dari pihak tertentu.

"Persoalannya hal itu di luar konteks Pilkada. Apa hubungan debat Pilkada dengan ganti Pilpres?" tandas Ace.

Diberitakan sebelumnya, kericuhan terjadi saat debat publik putaran kedua di Balairung Universitas Indonesia (UI) Depok. Closing statement pasangan nomor tiga yaitu Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) diakhiri dengan membentangkan kaus bertulisan 2018 Asyik menang 2019 Ganti Presiden.

Sontak hal itu membuat pendukung pasangan lain geram. Hal itu membuat pasangan nomor urut empat yaitu Dedi Mizwar-Dedi Mulyadi terhalang untuk menyampaikan closing statement.

Melihat reaksi para pendukungnya itu, TB Hasanuddin pun angkat bicara. Dia berupaya menenangkan para pendukungnya yang ada dalam Balairung UI Depok.