Golkar Minta Pemilihan Pimpinan MPR Jangan Tawar Menawar Kepentingan Politik

Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa menyarankan pemilihan pimpinan MPR harus lepas dari berbagai kepentingan politik. Menurutnya, pemilihan pimpinan MPR jangan seperti pimpinan DPR.

"Hanya saya menyampaikan pesan, tolong dalam penetapannya itu, bahwa MPR ini bukan lembaga seperti DPR," ujarnya di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/8).

MPR, lanjutnya, adalah lembaga yang posisinya sangat tinggi karena memiliki fungsi mengubah dan menetapkan UUD. Karena itulah dia menegaskan tak boleh ada tawar menawar kepentingan politik.

"Sudah paling tinggi, sudah pucuk puncaknya. Jadi enggak ada lagi kepentingan-kepentingan apapun di situ. Jadi lebih kepada semangat kebangsaan yang lebih dikedepankan, menerima keragaman, saling menghargai, musyawarah mufakat," tegasnya.

"Jadi lebih mengedepankan bukan lagi bargaining-bargaining kepentingan di MPR itu tapi lebih kepada pucuk puncak pengaturan tentang ideologi negara Pancasila. Dan itu sudah given semua. Justru di sana bagaimana kita melakukan revitalisasi dan reaktualisasi yang lebih inovatif itu MPR ke depan," lanjutnya.

Sosok yang menurutnya layak memimpin MPR adalah sosok yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, seorang negarawan, tepo seliro, dan memiliki sikap saling asah asih dan asuh.

Partai Golkar sebagai salah satu parpol dengan suara tertinggi telah mengajukan sejumlah nama calon pimpinan MPR, salah satunya Agun Gunandjar. Terkait hal ini, Agun menyerahkan kepada pimpinan parpol.

Agun juga menyarankan agar proses pemilihan pimpinan MPR lewat mekanisme musyawarah, bukan voting Paket A atau Paket B.

"Ya silakan pimpinan partai politik silakan berkumpul, silakan berbicara, berdiskusi, berdialog bagaimana kontestasi ini bisa kita selesaikan dengan penuh musyawarah mufakat yang saling bisa menghargai, menerima kan. Jadi tidak menimbulkan problem. Tetapi kalau lewat vote? 'Wah kamu kalah ya kemarin, jangan belagu loe' kan seperti itu. Kalau di DPR masih mungkin terjadi," pungkasnya.