Golkar minta penggunaan dana desa diawasi ketat
Merdeka.com - Partai Golkar mendukung peningkatan transfer dana ke daerah dan program dana desa. Hal ini demi memperkuat pembangunan di daerah.
Ketua Umum Golkar Setya Novanto mengatakan, penyaluran dana dari pusat ke daerah harus efektif. Penggunaan dana tersebut juga harus tepat guna dan tepat sasaran.
"Pada APBN 2017, transfer dana ke daerah mencapai Rp 764,9 triliun, melampaui anggaran Kementerian/Lembaga. Sedangkan dana desa mencapai Rp 60 T naik sebesar 20 triliun dari tahun sebelumnya," ujar Setya Novanto saat menghadiri pelantikan Pengurus Golkar Sulawesi Tengah, disampaikan melalui keterangan tertulis, Senin (9/1).
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa pesan para ketua dewan kepada pengurus Golkar? “Jangan ada lagi konflik internal yang justru kontraproduktif dengan cita-cita Partai Golkar, mengembalikan kemenangan seperti Pemilu 2004,“ ujar Lodewijk.
-
Siapa yang diajak DPR untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
-
Apa tujuan DPR dalam memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Lewat UU ini, pemerintah juga dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting, ketahanan pangan, hingga dana operasional pemerintah desa,' urai Puteri.
Dengan kenaikan anggaran tersebut, Novanto meminta kader-kader Golkar yang menjadi kepala daerah dan anggota DPRD dapat mengoptimalkan transfer dana daerah dan dana desa untuk kemajuan daerah dan pembangunan pedesaan.
"Yang tak kalah penting bagaimana dana tersebut diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan," lanjutnya.
Menurut Novanto, peningkatan dana daerah dan desa merupakan upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan. Golkar berkomitmen pada tahun 2018 setiap desa mendapatkan alokasi Rp 1 miliar sebagaimana amanat UU Desa.
"Partai Golkar sejak awal punya komitmen untuk memajukan pembangunan desa. Jika desa maju Indonesia akan maju dan sejahtera," ujarnya.
Fokus pembangunan ke wilayah desa dan pinggiran sangat penting bagi Golkar. Hal itu selain untuk mengurangi ketimpangan juga untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.
Jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih banyak dibanding perkotaan. Bahkan tingkat keparahan dan kedalamannya juga lebih tinggi. Karena itu, politik anggaran Golkar harus diarahkan untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga setiap tahun ada perbaikan dan kemajuan.
Pada kesempatan tersebut, Novanto mengingatkan semua kader bahwa Pileg dan Pilres 2019 tinggal sekitar dua tahun lagi. Kebijakan akselerasi harus dijalankan secara konsisten. Karena itu, konsolidasi organisasi harus dituntaskan sampai ke tingkat yg paling bawah, desa dan kelurahan.
Novanto juga menekankan, kemenangan dalam Pilkada 2017 jadi perhatian. Sebab, kemenangan pada Pilkada 2017 dan 2018 merupakan titik antara bagi kemenangan pada 2019.
"Saya menginstruksikan seluruh kader harus turun ke lapangan mendukung pemenangan paslon Golkar di daerahnya masing-masing," tutupnya.
Dalam acara pelantikan tersebut selain dihadiri Gubernur Sulteng, Longki Janggala, dan pejabat daerah lainnya, juga pimpinan teras DPP Partai Golkar, seperti, Robert Kardinal, Yahya Zaini dan Fadh Arafiq serta Ketua Umum IIPG Deistry Astriani Novanto.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca SelengkapnyaAnggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca SelengkapnyaTomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca SelengkapnyaDampak penyelewengan akan sangat merugikan bagi masyarakat apalagi terkait dengan pengelolaan keuangan desa.
Baca SelengkapnyaPembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.
Baca SelengkapnyaFatoni sebagai keynote speech membahas isu terkini terkait pengelolaan keuangan negara untuk mengoptimalkan pelayanan publik.
Baca SelengkapnyaWahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.
Baca SelengkapnyaMenurut Ganjar, hal itu bisa mengerem potensi penyalahgunaan bansos.
Baca SelengkapnyaPrabowo ingin Indonesia menjadi negara kaya. Menurutnya, tak ada alasan RI tidak bisa mewujudkan itu.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca SelengkapnyaGanjar juga mendorong agar pemerintahan desa untuk memperbanyak pelatihan peningkatan SDM di desa.
Baca SelengkapnyaMisbakhun berpendapat soal pentingnya sinergi antara BPK dan DPD demi mengawal desentralisasi fiskal.
Baca Selengkapnya