Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Golkar minta penggunaan dana desa diawasi ketat

Golkar minta penggunaan dana desa diawasi ketat setnov di sulteng. ©2017 Merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Partai Golkar mendukung peningkatan transfer dana ke daerah dan program dana desa. Hal ini demi memperkuat pembangunan di daerah.

Ketua Umum Golkar Setya Novanto mengatakan, penyaluran dana dari pusat ke daerah harus efektif. Penggunaan dana tersebut juga harus tepat guna dan tepat sasaran.

"Pada APBN 2017, transfer dana ke daerah mencapai Rp 764,9 triliun, melampaui anggaran Kementerian/Lembaga. Sedangkan dana desa mencapai Rp 60 T naik sebesar 20 triliun dari tahun sebelumnya," ujar Setya Novanto saat menghadiri pelantikan Pengurus Golkar Sulawesi Tengah, disampaikan melalui keterangan tertulis, Senin (9/1).

Orang lain juga bertanya?

Dengan kenaikan anggaran tersebut, Novanto meminta kader-kader Golkar yang menjadi kepala daerah dan anggota DPRD dapat mengoptimalkan transfer dana daerah dan dana desa untuk kemajuan daerah dan pembangunan pedesaan.

"Yang tak kalah penting bagaimana dana tersebut diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan," lanjutnya.

Menurut Novanto, peningkatan dana daerah dan desa merupakan upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan. Golkar berkomitmen pada tahun 2018 setiap desa mendapatkan alokasi Rp 1 miliar sebagaimana amanat UU Desa.

"Partai Golkar sejak awal punya komitmen untuk memajukan pembangunan desa. Jika desa maju Indonesia akan maju dan sejahtera," ujarnya.

Fokus pembangunan ke wilayah desa dan pinggiran sangat penting bagi Golkar. Hal itu selain untuk mengurangi ketimpangan juga untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih banyak dibanding perkotaan. Bahkan tingkat keparahan dan kedalamannya juga lebih tinggi. Karena itu, politik anggaran Golkar harus diarahkan untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga setiap tahun ada perbaikan dan kemajuan.

Pada kesempatan tersebut, Novanto mengingatkan semua kader bahwa Pileg dan Pilres 2019 tinggal sekitar dua tahun lagi. Kebijakan akselerasi harus dijalankan secara konsisten. Karena itu, konsolidasi organisasi harus dituntaskan sampai ke tingkat yg paling bawah, desa dan kelurahan.

Novanto juga menekankan, kemenangan dalam Pilkada 2017 jadi perhatian. Sebab, kemenangan pada Pilkada 2017 dan 2018 merupakan titik antara bagi kemenangan pada 2019.

"Saya menginstruksikan seluruh kader harus turun ke lapangan mendukung pemenangan paslon Golkar di daerahnya masing-masing," tutupnya.

Dalam acara pelantikan tersebut selain dihadiri Gubernur Sulteng, Longki Janggala, dan pejabat daerah lainnya, juga pimpinan teras DPP Partai Golkar, seperti, Robert Kardinal, Yahya Zaini dan Fadh Arafiq serta Ketua Umum IIPG Deistry Astriani Novanto.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa

Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.

Baca Selengkapnya
Gandeng BPK, Anggota Komisi XI Ingin Pengelolaan Dana Desa Lebih Akuntabel
Gandeng BPK, Anggota Komisi XI Ingin Pengelolaan Dana Desa Lebih Akuntabel

Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.

Baca Selengkapnya
Wamenkeu Thomas Minta Kepala Desa Kelola Dana Desa Secara Transparan
Wamenkeu Thomas Minta Kepala Desa Kelola Dana Desa Secara Transparan

Tomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.

Baca Selengkapnya
Optimalisasi Tata Kelola Anggaran Desa Melalui Pemahaman Regulasi
Optimalisasi Tata Kelola Anggaran Desa Melalui Pemahaman Regulasi

Dampak penyelewengan akan sangat merugikan bagi masyarakat apalagi terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Kades Utamakan Beli Produk Asli Desa, Meski Harga Lebih Mahal
Jokowi Minta Kades Utamakan Beli Produk Asli Desa, Meski Harga Lebih Mahal

Pembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Ingatkan Pemda Utamakan Alokasi Dana Pendidikan dan Infrastruktur
Kemendagri Ingatkan Pemda Utamakan Alokasi Dana Pendidikan dan Infrastruktur

Fatoni sebagai keynote speech membahas isu terkini terkait pengelolaan keuangan negara untuk mengoptimalkan pelayanan publik.

Baca Selengkapnya
Kabareskrim: Ada Kades Kumpulkan Dana Desa untuk Plesiran
Kabareskrim: Ada Kades Kumpulkan Dana Desa untuk Plesiran

Wahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.

Baca Selengkapnya
Cegah Penyalahgunaan, Ganjar Minta Penyaluran Bansos Dilakukan oleh Lurah dan Kades
Cegah Penyalahgunaan, Ganjar Minta Penyaluran Bansos Dilakukan oleh Lurah dan Kades

Menurut Ganjar, hal itu bisa mengerem potensi penyalahgunaan bansos.

Baca Selengkapnya
Istana: Prabowo Tekankan Tidak Ada Alasan Negara Kita Tidak Bisa Kaya
Istana: Prabowo Tekankan Tidak Ada Alasan Negara Kita Tidak Bisa Kaya

Prabowo ingin Indonesia menjadi negara kaya. Menurutnya, tak ada alasan RI tidak bisa mewujudkan itu.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Ada Kabupaten Punya Anggaran Besar tapi Program Tak Jelas, Padahal Bisa Bangun 10 Rumah Sakit
Jokowi: Ada Kabupaten Punya Anggaran Besar tapi Program Tak Jelas, Padahal Bisa Bangun 10 Rumah Sakit

Jokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.

Baca Selengkapnya
Ganjar Buka Rakernas PAPDESI: Saya Titip Makmurkan Desa dan Warganya
Ganjar Buka Rakernas PAPDESI: Saya Titip Makmurkan Desa dan Warganya

Ganjar juga mendorong agar pemerintahan desa untuk memperbanyak pelatihan peningkatan SDM di desa.

Baca Selengkapnya
Porsi Dana Transfer ke Daerah Menurun, Misbakhun Ingin BPK Ingatkan Pemerintah
Porsi Dana Transfer ke Daerah Menurun, Misbakhun Ingin BPK Ingatkan Pemerintah

Misbakhun berpendapat soal pentingnya sinergi antara BPK dan DPD demi mengawal desentralisasi fiskal.

Baca Selengkapnya