Golkar minta publik tak hakimi Setnov terlibat kasus korupsi e-KTP

Merdeka.com - Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang mengatakan, pencekalan Ketua DPR Setya Novanto untuk bepergian keluar negeri belum membuktikannya bersalah dalam kasus korupsi e-KTP. Menurut Agus, partainya menghormati dan menunggu proses hukum kasus e-KTP yang menyeret ketua umumnya, Setya Novanto.

"Pencegahan ini belum tentu berarti Pak Novanto dalam pengadilan nanti proses hukum nanti bisa terbukti bersalah. Kita perlu menunggu proses hukum selanjutnya," kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/4).

Menurutnya, banyak orang yang dicekal karena diduga terkait kasus tertentu namun akhirnya tidak terbukti bersalah di pengadilan. Oleh karena itu, Agus meminta publik tidak lantas cepat menyimpulkan Setnov terlibat dalam korupsi e-KTP.

"Saya sebagai sekretaris fraksi Partai Golkar, meminta masyarakat tidak cepat-cepat menghakimi dan berikan judgement tertentu yang tendensius," pintanya.

Langkah pencekalan Setnov diakui akan mengganggu stabilitas di internal Golkar dalam menyambut Pilkada tahun depan. Akan tetapi, kata dia, seluruh kader partai pohon beringin tetap solid memenangkan Golkar di Pilkada.

"Memang menganggu tapi isu berkaitan Ketum kami tidak mengurangi soliditas partai untuk memenangkan kader kita yang akan berjuang di pilkada tahun depan. Kita punya sistem pembenahan. Saya kira merupakan panduan baku. Kita buktikan kemarin raih kemenangan cukup besar," klaim Agus.

Agus meyakini pencekalan itu tidak akan berpengaruh terhadap kinerja Setnov sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR. Dia mencontohkan, saat mantan Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung terseret kasus kasus Kasus Penyalahgunaan Dana Nonbujeter Bulog sebesar Rp 40 miliar. Meski kala itu Akbar juga dicekal namun tugasnya sebagai Ketua DPR dan Ketum Golkar tidak terganggu.

"Kita pernah punya satu contoh preseden yang juga kebetulan ketum Golkar Pak Akbar. Beliau masih bisa lakukan tugasnya sebagai ketua DPR juga sebagai Ketum Golkar. Akhirnya kan beliau bisa dinyatakan bebas dalam prosea hukum," tandasnya.

Lagipula, lanjut Agus, urusan kunjungan keluar negeri dalam rangka tugas parlemen bisa diwakilkan oleh empat wakil ketua DPR.

"Ketua DPR enggak perlu keluar negeri dia punya 4 wakil ketua yang bisa bergantian menjalankan fungsi-fungsi pimpinan DPR," tutupnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto telah dicekal bepergian ke luar negeri. Permintaan pencekalan ini datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena peran Setya Novanto dalam pusaran kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP) yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,3 triliun.

Sumber merdeka.com di internal KPK menuturkan, permintaan pencekalan terhadap Setya Novanto dilakukan secara diam-diam. "Permintaan pencekalan lewat jalur belakang," ujar sumber tersebut, Senin (10/4).

Setnov dicegah bepergian keluar negeri untuk enam bulan ke depan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie.

"Sudah sejak kemarin malam Dirjen Imigrasi menerima Surat Permintaan Pencegahan untuk tidak bepergian keluar negeri atas nama bapak Setya Novanto dan langsung dimasukkan ke dalam Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian untuk berlaku selama enam bulan," katanya, Selasa (11/4).

Namun demikian Ronny tidak menjelaskan apakah permintaan cegah itu juga memuat status Setnov sebagai tersangka atau masih jadi saksi dalam penyidikan kasus di KPK.