Golkar minta reshuffle dilakukan secara objektif, dasarnya kinerja

Merdeka.com - Desakan reshuffle kabinet kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengalir meski baru seumur jagung. Kinerja menteri ekonomi Jokowi dinilai yang paling menunjukkan kinerja buruk.

Namun anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun tak sependapat dengan anggapan bahwa menteri ekonomi Jokowi berkinerja buruk. Terlebih lagi, jika ada kabar yang menyatakan bahwa menteri non parpol paling rentan terkena reshuffle.

"Tidak boleh seperti itu dong. Kami tetap objektif. Tidak boleh kita lihat dia orang partai atau bukan, kalau dia bekerja untuk bangsa dan negara tidak boleh dilihat dengan parameter seperti itu, yang harus dilihat adalah spektrum kerjanya," kata Misbakhun dalam pesan singkat, Senin (1/6).

Misbakhun menilai, tidak semua menteri di bidang ekonomi Jokowi berkinerja buruk. Menurut dia, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro salah satu menteri yang memiliki kapasitas di bidangnya.

"Menkeu itu yang paling bagus di tim ekonomi, dia dapat tugas utama bagaimana mewujudkan Nawa Cita dalam APBNP 2015, janji-janji kampanye Presiden Jokowi tergambar lewat APBNP," kata Misbakhun.

Politikus Golkar ini menambahkan, APBNP yang disusun oleh Menteri Keuangan sudah mencerminkan program Jokowi. Hanya tinggal realisasi pengguna anggaran dalam memenuhi janji kampanye Jokowi saja.

"Padahal dia bukan orang politik. Isi APBNP itu semua janji-janji presiden, ini supaya presiden tidak punya hambatan. Termasuk janji presiden mengenai tol laut, swasembada dan sebagainya. Itu semua dimulai dari program APBNP. Kemudian semuanya bisa diimplementasikan," terang dia.

Sementara itu, Politikus PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan bahwa reshuffle harus dilihat dari kinerja. Dia tidak sepakat jika reshuffle dilakukan hanya karena desakan politik semata.

"Jangan target-targetan. Harus objektif dan komprehensif," kata Hendrawan.

Seperti diketahui, menteri bidang keuangan menjadi yang paling disorot belakangan ini. Hal ini dilihat dari harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang naik turun, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika anjlok, tarif dasar listrik dan harga gas elpiji naik.