Follow
Golkar Munas Bali desak Menteri Yasonna cabut SK Munas Ancol
Merdeka.com - Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM terhadap Partai Golkar Munas Ancol belum dicabut meski Mahkamah Agung (MA) telah mengesahkan gugatan Golkar Munas Bali. Kondisi ini membuat kader Golkar Munas Bali geram. Mereka menggeruduk kantor Kementerian Hukum dan HAM pada Rabu (6/11) lalu, mendesak SK Golkar Munas Ancol segera dicabut.
"Jadi memang pada Rabu lalu saya ke kantor Menkumham untuk menyerahkan surat untuk meminta SK kepengurusan Munas Ancol segera di cabut setelah adanya putusan MA," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Munas Ancol, Idrus Marham di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/11).
Idrus mendesak, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly segera mencabut SK itu. Sebab, dia menuding ada kader berupaya menyalahgunakan SK Menkumham guna kepentingan dan manuver politik di daerah.
-
Bagaimana cara kader Golkar menghadapi perompak demokrasi? “Saya mengajak semua kader dan elit Partai Golkar selalu kompak untuk menghadapi perompak demokrasi yang bisa merusak tatanan dan keluhuran demokrasi yang telah kita bangun,“ tuntasnya.
-
Bagaimana Golkar berperan? Pertemuan KTT ke-26 ASEAN-RRT menyepakati pentingnya penguatan kerjasama regional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dengan adanya upgrading ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA) 3.0 dan implementasi penuh Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
-
Dimana Partai Golkar berkontribusi di pemerintahan? Per hari ini Partai Golkar melalui Ketua Umumnya Airlangga Hartarto terus berkontribusi penting di pemerintahan sebagai Menko Perekonomian untuk terus menguatkan ekonomi dan iklim investasi di Indonesia.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
Idrus juga meminta Yasonna memiliki komitmen tegas selaku pejabat negara di bidang hukum tata negara. Sebab, ini menjadi bagian penilaian publik kepada Yasonna dalam menghadapi masalah tersebut.
"Harusnya Menkumham mematuhi putusan MA dan tidak ada lagi alasan untuk tidak mencabut SK Munas Ancol," pungkasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca Selengkapnya
Melengserkan Arsjad dengan mencari-cari kesalahannya untuk melakukan Munaslub tidak dibenarkan dalam ketentuan maupun aturan Kadin.
Baca Selengkapnya
Waketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.
Baca Selengkapnya
Video Penghulu Karya Mukti dan Penghulu Bagan Nibung serta perangkatnya deklarasi mendukung caleg beredar dan viral di media sosial.
Baca Selengkapnya
Laporan ke Bawaslu ini dilakukan oleh Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Andry Ermawan.
Baca Selengkapnya
Kudeta merupakan perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa.
Baca Selengkapnya
Mahasiswa di Bali Tuntut Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Mundur
Baca Selengkapnya
Kantor Bawaslu DKI Jakarta DKI Jakarta menjadi sasaran aksi protes dugaan kecurangan Pemilu 2024, pada Kamis (7/3).
Baca Selengkapnya
Munaslub Golkar dilakukan oleh Faksi Kecil yang bermain di tikungan terakhir jelang Pemilu 2024
Baca Selengkapnya
Diketahui, sejumlah bus yang mengangkut massa menggelar demo di sekitaran lokasi Muktamar ke-VI PKB, di Nusa Dua, Bali
Baca Selengkapnya
"Pernyataan Pak Jokowi itu, memang blunder. Menurut kita kepala negara tidak seharusnya menyatakan seperti itu," kata Ketua TKD AMIN, Rahmat
Baca Selengkapnya
Anwar dinilai turut serta mendukung dan mengkampanyekan calon gubernur-wakil gubernur Banten Andra Soni-Dimyati Nataksumah.
Baca Selengkapnya