Golkar nilai Pansus TKA bermuatan politis

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mulai menggalang tanda tangan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Tenaga Kerja Asing (TKA) terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018. Berdasarkan Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib DPR, pansus bisa terbentuk jika ada 25 tanda tangan anggota DPR dari dua fraksi yang berbeda.

Mendengar hal itu, Ketua DPP Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan fraksinya di DPR akan menolak kehadiran Pansus tersebut. Alasannya, karena dianggap terlalu politis.

"Saya kira ini ya apa yang dilakukan mereka (Gerindra) lebih kepada untuk mempolitisasi aja itu," katanya saat dihubungi, Jumat (27/4).

Menurutnya belum ada kegentingan untuk membentuk Pansus TKA. Kata dia, cukup ditindaklanjuti melalui rapat Komisi IX DPR saja.

"Urgensinya apa membuat pansus, kan kemarin sudah ada rapat dengan menaker, komisi IX. Dan tidak ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti dalam bentuk pansus katanya," ujarnya.

"Jadi, Partai Golkar pasti tidak akan mendukung pansus tersebut. Karena kan sudah jelas perpres tersebut tidak ada yang mengkhawatirkan," sambungnya.

Ace menjelaskan, adanya Perpres TKA itu hanya untuk membatasi tenaga kerja asing. Serta juga mengatur pekerja lokal.

"Justru perpres itu lahir sebagai upaya untuk mengatur dan membatasi tenaga kerja asing. Saya heran logikanya mereka punya pikiran seperti itu," ucapnya.