Golkar Nilai Permintaan Jatah Menteri Wajar untuk Hindari Politik Dagang Sapi
Merdeka.com - Ketua Bidang PP Sumatera IV Partai Golkar Bobby Adityo Rizaldi memaklumi manuver Partai Hanura menyodorkan 40 kader terbaik menjadi menteri ke Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, langkah itu sah-sah saja agar tidak terjadi politik 'dagang sapi' dalam penyusunan kabinet Jokowi-Ma'ruf.
"Karena esensi dari Pilpres serentak dengan Pileg itu adalah koalisi yang sudah terbangun sebelum Presiden dan formasi legislatif terpilih untuk menghindarkan 'dagang-sapi' atau bargain-bargain. Dalam artian koalisi yang permanen," kata Bobby kepada merdeka.com, Kamis (25/7).
Dia ingin kabinet Jokowi-Ma'ruf diisi oleh kader partai-partai pendukung dan profesional. Jika formasi kabinet terdiri dari dua unsur itu, kata Bobby, maka tujuan Pemilu 2019 yang digelar serentak berhasil.
-
Apa itu koalisi di bidang politik? Penggunaan istilah 'koalisi' dalam bidang politik ini ternyata dapat merujuk pada sebuah strategi khusus guna meraih kedudukan dalam pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah 'koalisi' memiliki arti kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen.
-
Kenapa Jokowi bergabung dengan Golkar? 'Kita perhatikan saat ini, meskipun putaran pileg atau pilpres ini belum selesai Jokowi secara gesit dan tangkas sudah mempersiapkan series cawe-cawe putaran berikut untuk memanfaatkan instrumen parpol mana yang bisa 'ditunggangi' untuk tetap berkuasa,' kata Andreas Hugo, saat dikonfirmasi, Senin (11/3).
-
Bagaimana koalisi terbentuk? Koalisi juga dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan secara formal yang memiliki kontrak bersama di antara dua partai politik atau lebih, guna menjamin kekuasaan pemerintah atas dasar adanya suara dari mayoritas.
-
Bagaimana koalisi bisa terbentuk? Mengacu pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), istilah 'koalisi' memiliki arti ‘kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen’.
-
Kenapa koalisi dibentuk di Indonesia? Dalam konteks kehidupan demokrasi di Indonesia, koalisi dibentuk dengan tujuan agar dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di pemilihan presiden.
-
Kenapa Golkar harus konsolidasi? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
"Bila formasi kabinet isinya masuk kader parpol yang bukan pendukung Paket Capres terpilih, artinya tujuan Pilpres serentak kemarin tidak berhasil dan perlu ditinjau ulang untuk Pilpres 2024," tegas Bobby.
"Jika koalisi yang dibangun sebelum tahapan pemilihan, bisa diubah-ubah lagi artinya tidak ada gunanya Pilpres dan Pileg Serentak, lebih baik threshold Capres di 2024 ditiadakan," sambungnya.
Menurut Bobby, kabinet Jokowi perlu dibangun dari koalisi permanen plus profesional agar sistem pemerintahan kuat. Sehingga dia menganggap, jika ada menteri di luar partai pendukung Jokowi-Ma'ruf maka Pemilu Serentak gagal.
"Ya kalau formasi kabinet dibagi diluar koalisi, itu tadi, lebih baik tidak perlu ada threshold capres dan Pilpres tidak perlu serentak. Karena tujuannya tidak berhasil dan akan dicatat sejarah," ucap dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) memboyong sejumlah pimpinan DPP dan DPD bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor Jawa BaratMenurutnya, Jokowi sempat meminta dirinya mengusulkan kader Hanura yang cocok mengisi kursi menteri. Oso pun lantas menyerahkan 40 nama kadernya kepada Jokowi.
"(Pak Jokowi) tanya sama saya 'Pak Oesman, kira-kira usul Pak Oesman berapa itu anggota yang bakal diusulkan (menjadi menteri)?'. Saya bilang enggak banyak pak, hanya 40," katanya usai pertemuan.
Jokowi, kata dia, sempat kaget saat mendengar Partai Hanura mengajukan 40 nama padahal kalah dalam Pemilu 2019. Kendati begitu, Oso mengaku, hal yang wajar jika partainya mengusulkan begitu banyak nama untuk menjadi menteri., Rabu (24/7). Dia mengaku telah menyerahkan nama-nama kader terbaik Hanura untuk menjadi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Bahlil, polemik ini sudah berlalu dan tak perlu kembali diungkit-ungkit.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Golkar Bahlil Lahadalia tak merespons banyak mengenai polemik 'tukar guling' kursi menteri dengan Ketua MPR.
Baca SelengkapnyaKader Golkar diminta untuk saling bekerja antar sesama, baik vertikal maupun horizontal.
Baca SelengkapnyaPDIP mengklaim sejak awal menghindari kerja sama yang didasari oleh nafsu kekuasaan semata.
Baca SelengkapnyaBahlil juga mengaku tidak menentukan target tertentu soal jatah kursi menteri untuk kader Partai Golkar di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaNasDem melihat pernyataan Bahlil bisa mengusik kekompakan koalisi pemerintah.
Baca SelengkapnyaMunaslub Golkar dilakukan oleh Faksi Kecil yang bermain di tikungan terakhir jelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaJK menilai, dukungan ke Prabowo Subianto dilakukan untuk bekerja sama memenangkan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKoalisi menjadi faktor penentu dalam membentuk pemerintahan yang kuat dan berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaKoalisi gemuk ini diyakini akan mempersulit konfigurasi cawapres untuk dipasangkan dengan Prabowo.
Baca SelengkapnyaGolkar telah melakukan penjajakan koalisi dengan Partai Gerindra sudah lebih lama daripada penjajakan dengan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaBahlil tidak ingin disalahkan terkait adanya anggapan bahwa dirinya bisa menjadi Ketum Golkar
Baca Selengkapnya