Golkar-PAN incar pos menteri, PPP yakin tak dilupakan Jokowi

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) sudah menyatakan sikapnya bergabung dan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedua partai tersebut diketahui sebelumnya merupakan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Wasekjen PPP Kubu Romahurmuziy, Arsul Sani mengatakan, meski bergabung, kedua partai tersebut belum tentu mendapatkan jatah kursi di Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Jokowi.

"Memang kalau masuk pemerintahan harus bagi-bagi jatah, kayak kenduri saja," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/1).

Orang lain juga bertanya?

Sebenarnya, saat ini PAN secara tidak langsung sudah mendapatkan pos kursi di pemerintahan. Yakni Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang diketuai oleh Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN Soetrisno Bachir.

"Mungkin nanti kalau ada revisi, (PAN) dapat 1 menteri. Yang lain juga ya begitu, tidak tertutup kemungkinan. Harus ditanya ya ke Pak Jokowi atau Johan Budi kan yang jadi jubirnya," jelasnya.

Sedangkan untuk jatah kursi menteri bagi Golkar, kata Arsul, PPP yakin Jokowi tidak akan meninggalkan partai-partai yang sebelumnya yang sejak awal mendukung pemerintah. Namun, kata dia, Jokowi tak menutup kemungkinan memberi pos menteri bagi Golkar tanpa mengorbankan jatah menteri dari partai pendukung sebelumnya.

"Pak Jokowi itu orang ‎yang welcome, kalau ada pacar baru, enggak akan meninggalkan pacar yang lama lah. Percaya lah. Kalau soal kabinet kan poligaminya boleh banyak," terang Arsul.

PPP, tegas dia, tidak was-was akan pos menterinya digusur. Sebab, Arsul yakin Jokowi menepati kesepakatan-kesepakatan politik yang pernah dibangun partainya. Misalnya, PPP sudah dapat menteri 1, yang lain-lain ada pos duta besar dan mungkin jabatan-jabatan publik lainnya.

"Kedua, kan masih kurang dari separuh pos kabinet sekarang itu ‎bukan diisi dari parpol. Kita yakin yang dari parpol itu tidak akan kemudian dihilangkan atau digeser, kalau pun sampai terjadi itu tentu pasti secara politik tanda kutip akan ada penggantinya lah, jabatan kan enggak meski di kabinet, bisa di tempat lain," tandasnya.

(mdk/lia)