Golkar panas lagi rebutan kursi yang ditinggalkan Setya Novanto

Merdeka.com - Kisruh kepengurusan Partai Golkar kembali memanas. Hal itu terkuak sehari setelah pengunduran diri Setya Novanto sebagai ketua DPR. Golkar kubu Agung Laksono minta jatah ketua DPR dilakukan dengan kocok ulang.

Agung Laksono menginginkan agar pergantian posisi ketua DPR dilakukan dengan sistem kocok ulang yakni dilakukan secara sepaket. Dia ingin, pimpinan DPR lainnya seperti Fahri Hamzah, Fadli Zon, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan juga lengser.

Kemudian, UU MD3 dikembalikan pada mekanisme pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan DPR pada tahun 2009. Di mana pembagian pimpinan DPR dilakukan dengan mekanisme proporsional tergantung perolehan suara di pemilu legislatif.

"Kami tidak sepakat langsung diganti dan lebih baik kocok ulang secara paket. Karena sisa pimpinan DPR ini tidak efektif lagi. Kita kembali pada UU MD3 yang lama," kata Agung di kediamannya, Jalan Polonia, Jakarta Timur, Kamis (17/12).

Dengan sistem kocok ulang, menurut dia, tampuk kepemimpinan ketua DPR dapat dijabat oleh partai pemenang Pemilu, yakni PDIP. Kemudian, pimpinan DPR lainnya berdasarkan urutan partai setelah PDIP, yakni Golkar, Gerindra dan Demokrat. Sebab, bila hanya mengganti ketua DPR saja tanpa pimpinan yang lain, maka sistem yang berjalan akan tidak efektif dan hanya terkesan tambal sulam.

"Menurut saya kalau hanya tambal sulam juga tidak efektif. Menurut kami lebih baik kocok ulang," tegas Agung.

Agung mengatakan, jika sistem kocok ulang harus mengubah atau merevisi Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, maka hal itu mau tidak mau harus dilakukan. Selain itu, pergantian posisi pimpinan ini diharapkan dapat menjadi momentum menata ulang parlemen yang kinerjanya dianggap rendah dalam hal legislasi.

"Kalau dulu bisa mengubah secepat kilat, kenapa sekarang tidak bisa?" tukasnya.

Keinginan Agung itu mendapat penolakan keras dari kubu Aburizal Bakrie (Ical). Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham meminta Agung Laksono mengikuti aturan mengisi pengganti Setya Novanto di DPR. Idrus meminta agar Agung menghormati aturan sesuai putusan PTUN mengenai kepengurusan Golkar.

"Mari kita ikuti sistem itu. Kalau misalkan Pak Agung mau mengajukan, dalam kapasitas apa? masa telah memutuskan yang memperkuat putusan PTUN, yang berarti telah mencabut surat keputusan Menkum HAM tentang pengesahan pendaftaran pengurus Ancol. Saya kira demikian, ndak usahlah kita grasak grusuk lagi mau ini seakan-akan kita yang berkuasa," kata Idrus di kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (17/12).

Idrus meminta mundurnya Setya Novanto sebagai ketua DPR itu dijadikan pelajaran bagi elite Golkar. Idrus mau momen ini malah dijadikan elit Golkar untuk memperkuat persatuan dan kesatuan partai.

"Kalau kita semua, elit-elit partai Golkar masih saja mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai aturan, kasihan Golkar. Tadi saya bicara dengan bapak Jusuf Kalla, bagaimana agar supaya momentum ini kita jadikan sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan kita. caranya bagaimana, kita bicarakan bersama," ujar dia.

Mengenai wacana kocok ulang pimpinan DPR, Idrus pun meminta agar hal itu diselaraskan dengan aturan yang berlaku. Idrus menyarankan agar hukum dijadikan kendali terhadap seluruh sistem kehidupan bangsa.

"Jangan lagi kita terbiasa mengelola bangsa ini tidak bedasarkan pada aturan. kita harus taat asas. apa kata aturan, itu baru. Jangan kita berpikir kuasai bangsa. Kalau pikir kuasai bangsa, boleh jadi kita halalkan segala cara yang penting diperoleh. Kalau pikir tentang bangsa maka kita taat asas dan sistem. Dengan cara itu ada keyakinan bangsa maju ke depan. Kalau berpikir menguasai maka kelompok yang ada cenderung bersaing tidak sehat. Kapan kita membangun? Gilirannya Indonesia akan tertinggal baik secara ekonomi," tandasnya.