Golkar Papua kubu Agung Laksono sudah daftar Pilkada di 11 kabupaten

Merdeka.com - Plt Sekretaris DPD Golkar Provinsi Papua kubu Agung Laksono, Viktor Abraham Abaidata mengakui jika kisruh dualisme kepengurusan berimbas sampai di Papua. Namun, imbas perseteruan elite tidak sampai menyebabkan konflik horizontal di daerahnya.

"Ada dualisme tapi untuk Papua tidak sampai bentrok. Sejauh ini kantor dipakai dua kubu. Walau kita di dalam (kantor) kubu sebelah mau datang, silakan. Itu kantor Golkar. Sebab kisruh ini ada di atas harusnya tidak berimbas kepada yang di bawah. Pun tak bisa pungkiri itu ada di bawah, tapi kader yang tau organisasi apa yang ditetapkan pemerintah itulah yang kita pakai," ujar Viktor yang hadir dalam rapimnas di Gedung Golkar, Jl. Anggrek Neli Murni, Jakbar, Rabu (8/4).

Lanjut Viktor, kepengurusan di Provinsi Papua tetap berdasarkan keputusan pemerintah melalui SK Menkum HAM. Sebagai kader Golkar sejati, kata Viktor, harus menyelamatkan partai, bukan untuk kepentingan oligarki.

"Apa yang diputuskan pemerintah melalui Menkum HAM itulah yang kita jalankan. Sebagai kader Golkar sejati itulah yang kita jalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah. Dan harus ingat kita selamatkan partai dulu, bukan kepentingan oligarki," ujar Viktor yang dipecat oleh Aburizal Bakrie (Ical) ini.

Untuk persiapan pilkada serentak akhir tahun nanti, terang Viktor, pihaknya sendiri sudah mendaftar di KPU Provinsi Papua. Menurutnya, KPU Papua menerima mereka berdasarkan SK Menkum HAM. Dan dari 29 Kabupaten di Papua, ada 11 kabupaten yang ikut dalam pertarungan pilkada serentak.

"KPU Papua hanya pakai acuan pemerintah. Ada 11 kabupaten dari 29 yang laksanakan pilkada serentak. Kepengurusan kami tetap mengacu pada SK pemerintah," tutur Viktor. (mdk/rnd)