Golkar percaya Setnov tak kecipratan duit proyek e-KTP
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan akan ada nama-nama besar dan pejabat negara yang kecipratan duit pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto meminta KPK tidak membuat kegaduhan politik soal dugaan keterlibatan nama-nama tokoh nasional dalam kasus e-KTP.
Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengaku sependapat dengan pesan Setnov. KPK seharusnya tidak melempar wacana soal keterlibatan nama-nama besar di korupsi e-KTP di masyarakat tetapi lebih baik dibuka di persidangan.
"Yang dimaksud Pak Novanto jangan dibawa ke remaja politik atau dibuat untuk membangun opini, jangan terlalu dibawa statement, tetapi biarlah diproses berdasarkan aturan yang berlaku," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3).
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Kenapa Dewas KPK sidang etik mantan Kamtib dan Karutan? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar sidang etik buntut dari kasus pungli di rumah tahanan (Rutan) KPK.
Beredar pesan, Setnov salah satu yang ikut terlibat dalam kasus e-KTP saat masih menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Mahyudin mengaku telah bertemu dengan Setnov. Dia percaya Setnov tidak terlibat di pusaran korupsi mega proyek itu.
"Beberapa waktu lalu, beliau seperti pendapat yang sudah-sudah beliau merasa tidak terlibat dan tidak tahu-menahu. Mudah-mudahan tidak ada masalah sama beliau. Biar nanti semuanya terbuka dalam persidangan. Biar fakta persidangan, saya kira tidak perlu banyak statement banyak pihak dari penegak hukum," terangnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto meminta KPK tidak membuat kegaduhan politik soal dugaan keterlibatan nama-nama tokoh nasional dalam kasus e-KTP.
"Jangan sampai menimbulkan kegaduhan politik sehingga tentu harus kita jaga karena jangan sampai kegaduhan politik ini membuat situasi membuat situasional," ujar Setnov.
Setnov menyarankan KPK untuk bertindak profesional tanpa membuat kegaduhan dalam mengusut kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun itu.
"Perlu dipertimbangkan betul betul, tentu semuanya itu betul betul bisa dilaksanakan oleh KPK dengan sebaik-baiknya dengan profesionalisme, jadi kegaduhan politik ini sangat penting agar jangan sampai terjadi pada situasi saat ini agar tidak terjadi," imbuhnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Moeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca SelengkapnyaSekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengkritik ide Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti yang digagas Tim Ganjar.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaAlex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaKejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca SelengkapnyaMenurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menyindir program KTP Sakti dengan kasus mega korupsi proyek e-KTP.
Baca SelengkapnyaDia enggan menanggapi lebih lanjut polemik yang disampaikan oleh Agus. Terlebih, pada 2017 dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut.
Baca Selengkapnya