Golkar perintahkan kadernya di DPRD buat program pro rakyat

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - DPP Partai Golkar menyelenggarakan Workshop Nasional Anggota Fraksi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang akan berlangsung pada tanggal 13 - 15 Desember 2016. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Redtop Pecenongan, Jakpus ini diikuti oleh 820 peserta yang datang dari seluruh Indonesia.

Dalam pengarahannya, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto, mengatakan, para Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD merupakan ujung tombak partai dalam memajukan dan memenangkan Golkar dalam setiap pemilu.

Karena itu, ia menginstruksikan agar anggota DPRD terus mengasah ketajaman wawasan dan pengetahuannya serta meningkatkan kemampuan dan keterampilannya agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, apakah fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan.

Orang lain juga bertanya?

"DPRD merupakan kepanjangan tangan partai. Mereka merupakan panglima-panglima partai yang siap memenangkan partai dan menjadi ujung tombak di lapangan," kata Novanto, Rabu (14/12).

Di bidang legislasi, Novanto menekankan, pentingnya memperhatikan kualitas dalam pembuatan perda. Dia mencontohkan, buruknya kualitas Perda-perda yang direvisi oleh pemerintah pusat, seperti 3.143 perda yang tidak pro investasi dan menghambat perekonomian di daerah.

"Kader-kader Golkar harus mampu membuat Perda-perda yang berkualitas untuk kemajuan pembangunan di daerah. Di bidang anggaran, program-program pro rakyat harus diutamakan. Seperti program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, perbaikan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta perbaikan infrastruktur dasar untuk rakyat miskin," katanya.

Novanto juga memberikan apresiasi kepada Fraksi Partai Golkar DPR yang telah berjuang meningkatkan transfer dana ke daerah menjadi Rp 749 triliun (36,8 persen). Ini menunjukkan besarnya perhatian Golkar terhadap desentralisasi dan pembangunan Indonesia dari pinggiran sesuai semangat Nawa Cita dan membangun Indonesia dari desa dalam Visi Negara Kesejahteraan 2045.

Ketua Umum Golkar tersebut meminta agar dana Desa yang mencapai Rp 60 triliun benar-benar diawasi supaya tepat sasaran dan dipastikan tidak ada penyimpangan. Sehingga bisa membawa kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat desa.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono dan Wakil Ketua Pertimbangan Akbar Tanjung. (mdk/rnd)