Golkar, PKB dan PKS Tolak RUU HIP Masuk Prolegnas 2021
Merdeka.com - Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) diusulkan masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 DPR RI. Namun, ada tiga fraksi yang menolak. Tiga fraksi yang menolak adalah Golkar, PKB, dan PKS.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Golkar Firman Soebagyo mengatakan, pihaknya belum sepakat RUU HIP masuk Prolegnas Prioritas 2021. Firman mengungkit penolakan luar biasa terhadap RUU ini. Ditambah, Golkar menunggu bagaimana sikap pemerintah terhadap RUU HIP.
"RUU HIP ini mohon sikap kami belum bisa bersepakat karena tentang HIP ini kemarin kan isunya luar biasa. Dan kemudian kita masih menunggu Surpres nah ini seperti apa. Konon katanya kemarin sudah ada surat dari presiden kepada DPR, tapi kan itu isunya ya," kata Firman dalam rapat Baleg, Selasa (17/11).
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kenapa skenario tunda pemilu jadi isu penting? Perludem memandang skenario penundaan pemilu sebagai upaya untuk mengganggu proses demokrasi di Indonesia. Mereka menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas demokrasi dan menentang segala upaya yang dapat mengancam ketentuan demokrasi.
-
Kenapa Bahlil tidak pantas jadi ketua umum Golkar? “Masa bukan kader Golkar mengaku siap menjadi ketua umum. Malu dong.
-
Kenapa UMP 2025 dibahas? 'Kami memahami bahwa ada regulasi dan PP yang berlaku, tetapi kami juga menyadari kebutuhan para pekerja, sehingga kami akan mencari solusi agar regulasi dan pengelolaan dapat tetap dipatuhi, sekaligus memenuhi kebutuhan riil yang diperlukan,' ungkap Susi di Kemenko Perekonomian pada Kamis (3/10/2024).
Menurut Firman, RUU HIP tidak menguntungkan dibahas dalam kondisi politik saat ini. Golkar pun meminta pemerintah mempertimbangkan menunda membahas RUU HIP.
"Dengan situasi kondisi politik seperti sekarang ini, rasa-rasanya kalau ini kita paksakan tidak menguntungkan. Oleh karena itu, sikap Partai Golkar ini mohon betul-betul bisa dipertimbangkan, kami mengimbau kepada pemerintah hendaknya bisa menunda untuk HIP ini," jelasnya.
Anggota Baleg DPR RI Fraksi PKB Wahyu menilai RUU HIP sensitif dan kontroversial di masyarakat. Baleg sebaiknya tidak perlu banyak membahas RUU ini. Dia pun meminta Baleg mempertimbangkan RUU HIP dalam usulan Prolegnas Prioritas 2021.
"Menurut saya kita jangan terlalu banyak membahas tentang hal yang sensitif yang dulu menimbulkan sedikit keributan di media dan masyarakat tentang hal ini. Maka ini menurut saya perlu dipertimbangkan lagi pimpinan soal Ideologi Pancasila ini," ucapnya.
PKS pun demikian. Anggota Baleg Fraksi PKS Mulyanto tegas menolak RUU HIP tidak dimasukan dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021.
"Terkait RUU HIP. Kemarin kan kita sudah melihat dinamikanya, sikap masyarakat bagaimana, pemerintah bagaimana, jadi kami setuju dengan teman-teman yang lain agar RUU HIP (tidak dimasukan)," ucapnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Padahal, RUU Masyarakat Adat sudah dibahas selama 15 tahun terakhir
Baca SelengkapnyaDjarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca SelengkapnyaPKS menilai RUU Kesehatan justru menghilangkan mandatory spanding untuk kesehatan yang ada di UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Baca SelengkapnyaPercepatan waktu pelaksanaan Pilkada 2024 ini dinilai akan memicu kompleksitas masalah hukum, dan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Masinton menanggapi pembahasan RUU Pilkada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang berlangsung kilat.
Baca SelengkapnyaTito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca SelengkapnyaPKB paham pemerintah butuh penguatan APBN, namun situasi ekonomi sekarang belum tepat.
Baca SelengkapnyaPetisi ini diajukan oleh 150 orang Guru Besar lintas profesi, baik dari profesi kesehatan dan non kesehatan.
Baca SelengkapnyaBaleg DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas tentang revisi UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaRapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.
Baca SelengkapnyaDPR bisa saja mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang tanpa sepengetahuan publik.
Baca Selengkapnya