Golkar putuskan sumbangan caketum tetap jalan, malahan tanpa limit
Merdeka.com - Meski KPK sudah menilai rencana sumbangan Rp 1 miliar dari para calon ketua umum Partai Golkar untuk penyelenggaraan Munaslub adalah gratifikasi, nyatanya hal itu tetap dijalankan.
Bahkan, hasil rapat panitia Stearing Comittee (SC) Munaslub menyatakan, jumlah sumbangan tidak dibatasi.
"Sesuai UU Parpol pasal 34 disebut iuran anggota sebagaimana dimaksud ayat 1. Tidak ada limitasi jumlah. Kalau dari luar dibatasi Rp 1 miliar, kalau dari dalam tidak," kata Ketua DPP Partai Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa, usai rapat di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (5/5
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kenapa Golkar Sulut menolak Munaslub? Pemilu serentak 2024 tinggal menghitung bulan saja. Intinya kami menolak munaslub. Sekali lagi kami di Sulut sangat solid dan mendukung Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar,“
-
Bagaimana Golkar Riau menanggapi seruan Munaslub? Jangan (Golkar) diganggu dengan isu Munaslub yang merusak soliditas para kader di daerah. Tidak ada alasan Munaslub,“ tegas dia, Jumat (28/7/2023).
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
Dari hasil rapat, diputuskan sumbangan dari internal itu bukan bentuk gratifikasi. Hal ini mengingat pelaksanaan Munaslub memakan biaya yang banyak.
"Sumbangan caketum tidak berkaitan dengan gratifikasi karena berhubungan dengan panitia," ujar dia.
"Dalam konteks caketum memberi sumbangan dalam Munaslub adalah sumbangan sebagai kader anggota parpol dalam Munaslub yang tentunya membutuhkan biaya tidak sedikit," timpal dia.
Namun, Agun mengatakan pihak SC mengucapkan banyak terima kasih kepada KPK yang mengingatkan agar tidak ada politik uang dalam Munaslub.
"SC berterimakasih kepada KPK yang mengimbau agar tidak menggunakan politik uang," pungkas Agun.
Seperti diketahui sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief tak segan menyatakan uang mahar tersebut menjadi bagian dari money politics. Laode mengimbau budaya seperti itu seharusnya tidak dilakukan lagi.
"Itu politik uang yang nyata. Mana ada di dunia kalau mau jadi ketua partai harus nyumbang Rp 1 miliar," kata Laode, Selasa (3/5).
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengurus DPD Golkar yakin rekomendasi yang telah dikeluarkan untuk calon kepala daerah tidak akan terdampak dari keputusan Airlangga mengundurkan diri.
Baca SelengkapnyaIuran Tapera akan dipungut dari pegawai swasta dan mandiri
Baca SelengkapnyaFirman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.
Baca SelengkapnyaTunjangan yang diberikan kepada pegawai Bawaslu berbasis dengan capaian kinerja pegawai.
Baca SelengkapnyaPDIP menegaskan menghindari pola transaksional dan pembagian sumber daya ekonomi dalam membangun koalisi politik.
Baca Selengkapnya"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.
Baca SelengkapnyaPKB menghargai dinamika yang terjadi di Golkar dan memandangnya sebagai urusan internal partai.
Baca Selengkapnya