Follow
Golkar sarankan menteri yang ingin maju jadi caleg mundur dari jabatannya
Merdeka.com - Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo menyarankan agar menteri yang ingin mendaftarkan jadi calon legislatif (caleg) agar mundur dari jabatannya. Pengunduran diri harus dilakukan karena menyangkut moralitas menteri serta partai politik.
"Golkar sendiri menyarankan bagi menteri yang mau nyaleg harus mundur. Karena ini bicara moralitas dan politik," kata Bamsoet sapaan akrab Bambang usai menghadiri acara Hari Bhayangkara ke-72 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (11/7).
Walaupun diberi lampu hijau oleh Presiden Joko Widodo untuk nyaleg, Bamsoet menilai hal tersebut berbenturan dengan sikap para menteri yang seharusnya fokus untuk bekerja dan menyelesaikan tugas.
-
Siapa saja menteri Soekarno? Presiden Soekarno memimpin sendiri kabinet yang beranggotakan 21 orang menteri,' tulis Wahjudi Djaja dalam Kabinet-Kabinet di Indonesia.
-
Siapa saja yang diusulkan sebagai menteri? Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui memang sudah ada beberapa partai politik (parpol) yang mengusulkan nama untuk diajukan sebagai menteri kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
-
Mengapa menteri mendapat pensiun? 'Menteri negara yang berhenti Dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun,' bunyi Pasal 10 dikutip Selasa (15/10).
-
Apa saja syarat jadi caleg? Sementara berdasarkan hasil verifikasi administrasi, mantan narapidana tidak perlu mengumumkan ke publik apabila vonis hukumannya kurang dari lima tahun penjara.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo dengan calon menteri? 'Ada yang sudah mengusulkan dan sedang diprofiling disimulasikan ya nanti pada waktunya akan disampaikan kembali kepada ketua umum yang bersangkutan,' kata Dasco, saat diwawancari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (14/9).
-
Apa itu pelanggaran kode etik Pemilu? Pelanggaran kode etik pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar etika atau norma-norma penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji yang diucapkan sebelum mereka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
"Soal menteri nyeleg yang mau nyaleg walaupun Presiden memberikan lampu hijau dan cuti berbenturan pada moralitas para menteri," paparnya.
Dia juga mengklaim Menteri Sosial Idrus Marham serta Ketua Umum Golkar yang juga Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tidak akan nyaleg. "Kebetulan Idrus Marham dan Airlangga Hartanto tidak nyaleg," ungkap Bamsoet.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menganggap adanya keinginan sejumlah menteri yang ingin mundur demi maju menjadi calon legislatif (Caleg) di Pemilu 2019 suatu hal yang wajar. Sebab, menteri ingin menjalankan perintah partai politik (parpol) masing-masing. Jokowi menyebut, sebagian besar menteri Kabinet Kerja berasal dari partai politik (parpol).
"Tentu saja mereka (menteri) ditugaskan partainya untuk hal-hal berkaitan politik. Salah satunya jadi Caleg. Jadi wajar kalau mereka ditugaskan partai untuk menjadi Caleg," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (6/7/2018).
Menurut Jokowi menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tidak perlu mengundurkan diri dari Kabinet Kerja. Cukup mengajukan cuti selama masa kampanye.Kekosongan jabatan menteri selama masa kampanye itu, kata Jokowi, nantinya akan diisi oleh pejabat pengganti.
"Izin saja. Nanti izin cuti kalau mau kampanye. Supaya jangan sampai ganggu tugas keseharian di dalam pemerintahan," ucap Jokowi.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bagya mengakui teguran itu sudah disampaikan ke Presiden. Namun, Bagya enggan menjelaskan teguran itu.
Baca Selengkapnya
Menurut Ganjar, pilihan mengundurkan diri lebih baik.
Baca Selengkapnya
Menurut Ganjar, risiko pejabat publik yang nyapres tidak mundur amat besar. Terlebih, ujarnya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan.
Baca Selengkapnya
Menurut Ganjar, pemberlakuan aturan tersebut dianggap dapat membuat makna pemilu yang luber-jurdil berpotensi tidak terealisasi.
Baca Selengkapnya
Ganjar setuju Capres dan Cawapres harus mundur dari jabatannya di pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mengeluarkan aturan menteri dan walikota yang maju Pemilu tak harus mundur dari jabatan. Hal ini tertuang dalam PP Nomor 53 Tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengizinkan menteri dan pejabat setingkat menteri melaksanakan kampanye dengan syarat tertentu.
Baca Selengkapnya
TKN menilai Prabowo tidak harus mundur sebagai Menhan mengikuti jejak Mahfud MD yang mundur dari Menko Polhukam.
Baca Selengkapnya
Calon presiden (Capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyarankan pejabat publik yang ikut pemilihan umum (Pemilu) 2024, untuk mundur dari jabatan yang diemban
Baca Selengkapnya
Ganjar menilai pejabat publik yang maju jadi capres cawapres rawan penyalahgunaan kekuasaan
Baca Selengkapnya
Akun X Kemhan diretas menuliskan tagar Prabowo-Gibran2024
Baca Selengkapnya
“Kalau saya kan legislatif, tidak punya kewenangan eksekutorial (pelaksanaan kebijakan). Jadi saya cukup cuti," kata Cak Imin
Baca Selengkapnya