Golkar Sebut Jokowi Komunikasi dengan Airlangga Bahas Reshuffle Kabinet
Merdeka.com - Isu reshuffle kabinet terus berhembus setelah Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dengan pemerintah. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, hanya Presiden Joko Widodo yang tahu kapan waktu yang tepat mengganti pembantunya. Jokowi juga yang punya hak prerogatif untuk menentukan siapa menteri yang harus diganti.
"Jadi presiden yang paling tahu dan bagaimana waktu yang tepat untuk mengganti siapa, siapa yang mau digantikan, itu semua kewenangan dan hak prerogatif presiden," kata Doli kepada wartawan, di DPR RI, Selasa (21/9).
Golkar, kata Doli, tak perlu memberikan saran kepada Jokowi karena kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Para menteri merupakan pembantu dari presiden.
-
Mengapa Golkar ingin Airlangga memimpin lagi? Pasalnya, Airlangga dinilai berhasil dengan membawa Golkar berada di urutan kedua Pemilu 2024 dengan perolehan suara 15,28% 'Prestasi AH (Airlangga Hartarto) yang bisa naikkan elektabilitas Golkar tak bisa dibantah,' ujar Pengamat Politik Adi Prayitno, Jumat (29/3).
-
Apa instruksi Airlangga untuk kader Golkar? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
-
Apa pesan para ketua dewan kepada pengurus Golkar? “Jangan ada lagi konflik internal yang justru kontraproduktif dengan cita-cita Partai Golkar, mengembalikan kemenangan seperti Pemilu 2004,“ ujar Lodewijk.
-
Siapa yang beri saran itu? Laporan terbaru dari Tiongkok, salah satu pasar terbesar Apple, menyoroti kekhawatiran yang diajukan oleh beberapa toko resmi Apple.
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Mengapa Sekretaris Kabinet harus membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan? Sebagai penghubung antara Presiden dengan kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, Sekretaris Kabinet bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
"Kita mau ngasih saran seribu kali juga kan itu kewenangan dan hak prerogatif presiden," ujarnya.
Namun, Doli menuturkan, penyusunan kabinet juga melibatkan ketua umum partai politik. Jokowi diyakini juga membuka komunikasi dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
"Itu komunikasi antara presiden dengan ketua umum kami, dari awal dalam penyusunan kabinet dalam periode ini kan selalu itu komunikasi yang terjadi antara ketua umum kami dan Pak Presiden," kata Ketua Komisi II DPR RI ini.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dave menilai, Jokowi sebagai presiden ada baiknya saling diskusi dengan Prabowo yang bakal melanjutkan pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan (Mendag) ini menegaskan, semua diserahkan kepada presiden terkait dengan reshuffle kabinet.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi menanggapi wacana Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang dikabarkan bakal membentuk 44 kementerian
Baca SelengkapnyaSebelumnya Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyebut, Jokowi bakal punya peran di pemerintahan berikutnya
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaRumor Jokowi akan menjadi Ketum Golkar muncul menyusul beredarnya surat sejumlah politisi senior Golkar yang meminta Jokowi menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, beredar surat sejumlah politisi senior Golkar yang meminta Jokowi menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) siap jika dimintai saran untuk penyusunan menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Menurutnya, sekadar memberi saran saja tidak masalah.
Baca SelengkapnyaBudi Arie meminta masyarakat menunggu terkait wacana reshuffle tersebut.
Baca SelengkapnyaSurat tersebut bahkan sudah ditanda tangani oleh tujuh kader Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaTetapi, Dasco mengingatkan persoalan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden terpilih.
Baca Selengkapnya