Golkar sebut Titiek Soeharto jadi wakil ketua MPR untuk kesetaraan gender
Merdeka.com - Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Partai Golkar Roem Kono mengatakan pergantian Wakil MPR Mahyudin ke Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto sebagai upaya menyetarakan jenis kelamin atau gender. Sehingga, nantinya di DPR, MPR dan DPD memilih pimpinan dari kalangan perempuan.
"Kami sangat memperhatikan itu, masalah gendernya karena itu Bu Titiek tempati itu," kata Roem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/3).
Nantinya, lanjut dia, mengenai posisi Mahyudin, internal partai akan membahas lebih lanjut. Roem menambahkan pihaknya tidak mengetahui adanya lobi politik antara putri Presiden Soeharto itu dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang mendukung Titiek Soeharto untuk rujuk? Anak keempat Presiden Soeharto yang kini berusia 65 tahun itu pun juga mendapat dukungan dari banyak orang buat rujuk.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Siapa yang membuat Titiek Soeharto menangis? Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto memberikan ucapan dan dukungan penuhnya untuk Gregoria Mariska Tunjung.
Dia hanya mengatakan penunjukan Titiek sudah berdasarkan hasil rapat pleno.
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin membenarkan adanya usulan pergantian jabatan Wakil Ketua MPR dari dirinya ke Titiek Soeharto di Rapat Pleno, Semalam (19/3). Namun, ia yakin pimpinan MPR tidak akan menindak lanjuti permintaan tersebut.
"Ya saya kira biasa ya di dalam partai ada aspirasi, ada keputusan rotasi pimpinan seperti itu. Namun demikian apakah nanti keputusan itu bisa ditindaklanjuti, ya soal lain," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/3).
Menurutnya, untuk mengganti pimpinan, harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Sebab dalam UU baru tersebut, kata dia, pergantian pimpinan harus merujuk pada beberapa alasan mulai dari meninggal dunia, mengundurkan diri ataupun berhalangan menjalankan tugas dalam waktu yang lama.
"Saya kira di pimpinan MPR akan taat azas dan taat hukum dan UU. Saya sangat percaya di MPR tidak melanggar UU. Tidak akan ditindaklanjuti," ungkapnya.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar.
Baca SelengkapnyaBamsoet mengaku kondisi Golkar saat ini baik-baik saja. Menurutnya, partai beringin masih terkonsolidasi dengan baik.
Baca SelengkapnyaDjarot Saiful Hidayat menyindir soal partai politik yang banyak mendukung Bobby.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyebut, soal wacana Jokowi menjadi penasihat belum pernah dibahas
Baca SelengkapnyaPeristiwa tersebut, dilakukan Presiden Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung
Baca SelengkapnyaPembahasan jatah kursi menteri kemungkinan bakal dilakukan usai sidang sengketa Pemilu di MK.
Baca SelengkapnyaDia menyebut tak menjamin Airlangga akan terpilih menjadi ketua umum kembali.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto usai menyerahkan surat dukungan kepada Bobby Nasution.
Baca SelengkapnyaRapat pleno penunjukan Plt ketua umum Golkar akan digelar pada Selasa (13/8).
Baca SelengkapnyaMekeng mengatakan dalam dinamika politik apapun bisa terjadi, termasuk Partai Golkar akhirnya merapat ke PDIP.
Baca SelengkapnyaGolkar tidak membantah bakal mendapat jatah lima menteri di kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPolitikus yang akrab disapa Bamsoet ini menegaskan tidak ada wacana Munaslub untuk mengubah keputusan soal pencapresan.
Baca Selengkapnya