Golkar sebut wajar gelar rapat bahas Setnov dan pusaran kasus e-KTP
Merdeka.com - Partai Golkar mengumpulkan DPD I dan DPD II se-Indonesia di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (26/4) malam. Kabarnya, pertemuan tertutup itu membahas dukungan terhadap kepemimpinan Setya Novanto (Setnov) sebagai Ketua Umum Golkar yang tengah diterpa isu korupsi e-KTP.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang menilai upaya konsolidasi untuk mengamankan posisi Setnov sebagai Ketua Umum adalah hal wajar dan baik. Sebab, Setnov belum ditetapkan sebagai tersangka meskipun telah dicekal bepergian keluar negeri terkait kasus e-KTP.
"Itu bagus, enggak ada masalah. Saya kira wajar saja. Memang pada dasarnya Pak Setnov walaupun sudah tercekal status hukum tersangkanya belum ada," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Kenapa Golkar harus konsolidasi? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
Pertemuan itu, kata Agus, bertujuan untuk merapatkan barisan sekaligus membuktikan mereka tetap solid meski dikaitkan dengan proyek e-KTP. Agus juga menyebut pengurus DPD tingkat I dan II juga memberikan apresiasi terhadap kinerja DPP dalam pertemuan tersebut.
"Saya kira pertemuan seperti itu wajar, itu kan di dalam rangka kita mempererat sebetulnya kita kan sudah solid. Kita lebih mempererat. Dan saya kira itu biasa saja. Yang pasti ada pengakuan kepala daerah terhadap kinerja DPP," terangnya.
Agus membantah pertemuan itu sebagai respons atas ucapan Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Yorrys Raweyai yang menyebut Setnov segera berstatus tersangka e-KTP. Dia menyarankan, kabar perpecahan di internal Golkar karena seiring dugaan keterlibatan kader dalam korupsi megaproyek e-KTP diselesaikan dengan baik.
"Saya kira enggak juga tapi bahwa ada dinamika tersendiri yang terjadi di partai Golkar, mau enggak mau kita akui," ujar Agus.
"Tetapi kita harus cari cara dinamika partai Golkar ini harus kita kelola dengan baik, justru kalau kita kelola dengan baik kita bisa menuntut solidaritas partai lebih baik," sambungnya.
DPP Partai Golkar kabarnya akan segera memberikan sanksi kepada Yorrys. Muncul rumor Yorrys akan dijatuhi sanksi pemecatan atas ucapannya. Agus berharap politisi senior itu tidak dipecat. Masalah Yorrys berujung pemecatan, lanjutnya, hampir serupa dengan yang dialaminya.
Dia mengaku pernah dipecat sebagai kader saat berbeda sikap di Pilpres 2014 lalu. Kala itu, Agus mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla saat Golkar memutuskan memilih Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Karena pilihan politiknya berbeda, Agus mengundurkan diri dari posisinya di Fraksi dan struktur partai. Namun, partai justru memecatnya dari keanggotaan.
"Saya dulu dipecat, saya dulu gini saya waktu pilpres kemarin dukung Pak Jokowi. Partai saya dukung Pak prabowo tapi begini perbedaan dengan yang lain terjadi sekarang hari pertama saya mendukung Jokowi-JK, saya mengundurkan diri dari jabatan struktural saya di partai tapi di fraksi tanpa ada tekanan siapapun," ungkapnya.
"Hari pertama saya mendukung. Suratnya pertama masih ada. Yang saya lawan di pengadilan ketika saya dipecat sebagai kader," tutup Agus. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Moeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar menggelar rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (13/8).
Baca SelengkapnyaTerkait adanya isu pemanggilan Airlangga oleh Kejaksaan Agung, Agus Gumiwang mengaku belum menerima kabar pasti.
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca SelengkapnyaAirlangga Hartarto mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) sejak 10 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaJokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar.
Baca SelengkapnyaDia memastikan bahwa PDIP tidak akan melakukan intervensi pada aparat penegak hukum.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaKejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca Selengkapnya