Golkar: Setnov pimpin DPR, legislatif dan eksekutif lebih produktif

Merdeka.com - Upaya Partai Golkar untuk mengembalikan jabatan Setya Novanto (Setnov) sebagai Ketua DPR menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak menilai, langkah reposisi jabatan Ketua DPR ini justru akan menimbulkan kegaduhan dan menunjukkan lembaga parlemen dijadikan ajang perebutan kekuasaan.

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham membantah jika pergantian ini hanya untuk menimbulkan kegaduhan. Menurutnya, kembalinya Novanto justru akan membuat lembaga dewan menjadi lebih produktif dalam menjalankan fungsinya.

"Justru sebaliknya, Golkar optimis Setya Novanto pimpin DPR maka legislatif dan eksekutif lebih produktif dan kedua bagaimana kinerja DPR di tiga fungsi, pengawas, legislatif dan budgeting jadi lebih baik," kata Idrus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).

Selain itu, Idrus juga optimis fraksi-fraksi partai politik di DPR akan mendukung wacana Golkar ini. Dia mengklaim partai-partai politik adalah mitra Golkar yang memiliki semangat bersama untuk membangun demokrasi menjadi lebih baik.

"Kita punya keyakinan. Teman-teman parpol, mereka bukan lawan. Tapi mitra kerja kita. Karena mereka kita posisikan sebagai mitra dan ada kebersamaan untuk membangun demokrasi lebih baik," klaimnya.

Seperti diketahui, Partai Golkar berencana mengembalikan posisi Ketum Setya Novanto sebagai Ketua DPR yang saat ini dijabat oleh Ade Komarudin. Wacana ini berawal dari rapat pleno terbatas partai Golkar pada 8 November lalu. Pengembalian jabatan Novanto sebagai Ketua DPR kembali ditindaklanjuti dan disepakati dalam rapat pleno yang digelar hari ini.

Koordinator bidang Polhukam Partai Golkar, Yorrys Raweyai mengatakan usulan mengembalikan jabatan Ketua DPR itu muncul karena Novanto terbukti tidak bersalah dalam kasus 'Papa Minta Saham' melalui keputusan Mahkamah Konstitusi.

Keputusan MK atas pasal 5 UU ITE nomor tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang membuktikan rekaman Sudirman Said ilegal itu pun diamini oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

"Tanggal 8 November kemarin, itu agenda internal diwacanakan itu (kembali jadi ketua DPR). Karena sekarang sudah jadi ketum partai, kasus ini soal wibawa partai saja," kata Yorrys saat dihubungi merdeka.com, Senin (21/11).