Golkar sudah bujuk Setnov agar mundur, tapi ditolak
Merdeka.com - Tim Pengkajian pimpinan Yorrys Raweyai melihat elektabilitas Partai Golkar terus merosot. Penyebab utama adalah tersangkutnya sang ketua umum Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP. Novanto sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Rupanya, sudah banyak elite Golkar yang minta Novanto untuk mundur. Hal ini dilakukan demi citra dan kejayaan Partai Golkar ke depan. Sayang, hal itu ditanggapi negatif oleh Novanto hingga saat ini.
"Kalau minta mundur sudah dilakukan berkali-kali, meminta yang bersangkutan (Novanto) mundur, tapi sampai saat ini belum ada respons positif," kata Politikus Golkar Ahmadi Noor Supit saat dihubungi merdeka.com, Rabu (27/9).
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
Supit mengatakan, elite Golkar maupun DPP Golkar sudah membujuk Novanto. Bahkan melakukan pertemuan khusus untuk meminta ketua DPR itu menanggalkan jabatan sebagai ketua umum. Lagi-lagi ditolak.
"Baik secara kelembagaan, komponen DPP dan elite sudah menyampaikan seperti bang Akbar (Tanjung), Pak Habibie, sudah. Secara khusus, pertemuan khusus semua menyayangkan, partai mencoba bujuk yang bersangkutan, tapi belum ada respons positif," kata Supit.
Supit tak tahu alasan Novanto menolak mundur. Tapi, dia menghormati hal itu jika memang belum ada putusan resmi dari kasus korupsi e-KTP yang membelit sang ketum. Untuk melakukan pembelaan, Novanto tengah bertarung di praperadilan melawan KPK.
"Mungkin yang bersangkutan merasa bahwa posisinya belum secara hukum inkracht, masih melakukan pembelaan," kata Supit.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaAlex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaHamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaKepemimpinan Airlangga diguncang melalui desakan Munaslub. Luhut didukung untuk maju di pemilihan Ketum.
Baca SelengkapnyaPimpinan tetap meminta Brigjen Asep Guntur menjadi Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Baca SelengkapnyaAsep Guntur ingin mundur dari KPK buntut kasus suap Kepala Basarnas.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca Selengkapnya