Golkar: Tak perlu angket pelantikan Iriawan, jangan lebay menyikapi

Merdeka.com - Partai Golkar tidak akan ikut mendukung hak angket atas pelantikan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhannas Komjen Mochamad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai pelantikan Iriawan menjadi PJ Gubernur tidak perlu disikapi berlebihan, apalagi sampai menggunakan angket.

"Tak perlu pakai angket segala. Jangan terlalu lebay menyikapinya," kata Ace saat dihubungi, Selasa (19/6).

Ace mengatakan partainya memilih fokus menyelesaikan sejumlah UU yang belum rampung di DPR ketimbang ikut membahas hak angket.

"Golkar tidak akan ikut menggulirkan hak angket itu, tidak perlu sampai ada hak angket," tegasnya.

Ace menyarankan jika ada keganjilan dalam pengangkatan mantan Kapolda Metro Jaya itu, DPR lebih baik memanggil Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk dimintai penjelasan.

"Jika tidak puas dengan kebijakan tersebut, tinggal panggil Menteri Dalam Negeri untuk dimintai penjelasan di Komisi II," tandas Ace.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Didik Mukrianto menganggap pelantikan Sekretaris Utama Lemhannas, Komjen Mochamad Iriawan jadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat melanggar aturan. Karena itu, fraksinya akan mengajukan hak angket DPR.

"Wakil rakyat yang harus menjadi penyeimbang dan pengawas jalannya pemerintahan, kami berpandangan saat yang tepat bagi Fraksi Demokrat DPR RI dan DPR RI untuk menggunakan Hak Angket untuk mengingatkan dan mengkoreksi pemerintah agar tidak terkoreksi oleh rakyat dan sejarah," kata Didik.

Didik menilai, setidak-tidaknya ada tiga indikasi pelanggaran Undang-Undang dari pelantikan tersebut. Mulai dari Undang-Undang 5 Tahun 2104 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.